Shahid Malik, Orang Muda yang Menerabas Prasangka

 

Kehadiran Shahid Malik, Menteri Pembangunan Internasional Inggris, di Indonesia, kembali memperlihatkan kepada kita bahwa orang muda juga mampu tampil sebagai pemimpin apabila diberi kepercayaan. Menteri yang baru berusia 41 tahun ini adalah muslim pertama yang menjadi anggota kabinet sepanjang sejarah Inggris.

 

Untuk mencapai posisinya sekarang bukanlah hal mudah. Sebagai seorang muslim yang berwajah asia, Malik kerap kali mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Malik pernah dipukuli oleh polisi Inggris dalam suatu kerusuhan ketika ia berusaha meminta polisi menahan diri untuk tidak meladeni kemarahan gerombolan massa.

 

Saat telah menjabat sebagai menteri pun Malik pernah mendapat pengalaman pahit. Karena ”tampak muslim”, ia ditahan dan digeledah petugas keamanan Bandara Dulles, Washington DC, bersama dengan dua calon penumpang yang kebetulan juga muslim. Sebelumnya, ia juga pernah mendapat perlakuan serupa di Bandara JFK, New York. Ironisnya, dua kali kedatangannya ke AS tersebut adalah untuk memenuhi undangan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dalam rangka membicarakan mengenai masalah keamanan dunia dan terorisme.

Tapi itu semua tidak pernah menyurutkan langkahnya. Malik, yang keluarganya berasal dari Pakistan ini, berjuang keras dari bawah untuk membangun karier politiknya ditengah-tengah prasangka terhadap dirinya sebagai kaum minoritas di Inggris. Beberapa jabatan dalam berbagai organisasi telah menjadi ajang unjuk kemampuannya, seperti National Chair of the Urban Forum, Commissioner to the Northern Ireland Equality Commission (1999-2002), Commissioner for Racial Equality, Great Britain, Vice-Chair of UNESCO UK, Government Adviser on Community Cohesion and Neighbourhood Renewal, dan Member of Parliament for Dewsbury (2005). Titik cerah karir politiknya dimulai ketika ia terpilih masuk dalam Komite Eksekutif Nasional Partai Buruh pada tahun 2000, sebagai orang non-kulit putih pertama yang bisa masuk dalam posisi bergengsi tersebut.

 

Malik kemudian ditunjuk oleh PM Inggris Gordon Brown pada tanggal 27 Juni 2007 untuk memimpin Departemen Urusan Pembangunan Internasional. Sebuah departemen yang saat ini memiliki anggaran sebesar 10 miliar dollar AS untuk diberikan kepada negara manapun yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

 

Resep suksesnya bukan hal baru. Kerja keras, percaya diri dan tekad kuat untuk meraih apa pun yang diinginkan, adalah tiga prinsip yang dipegang teguh dalam menapaki cita-citanya (Kompas, 26/06/08). Perjuangan Shahid Malik ini seharusnya dapat menjadi motivasi bagi orang muda, dari latar belakang apapun, untuk berjuang mewujudkan cita-citanya.

 

 

(foto: www.kompas.com)

Advertisements

Ini Baru Surat Dakwaan!

Pagi ini, kantor saya mendapat kiriman surat dakwaan dari kejaksaan negeri untuk perkara klien kami. Mungkin karena saya jarang menangani perkara pidana, makanya saya takjub melihat surat dakwaan itu.

Surat dakwaan bersampul merah itu memiliki ketebalan yang bakal membuat orang terkesima. Bandingkan saja dengan ukuran kamus bahasa yang ada disebelahnya. Kira-kira butuh berapa lama untuk membaca isi surat dakwaan tersebut, ya? Mungkinkah sampai tujuh hari tujuh malam?

Wayangan kaleee … hehehe

Dari surat dakwaan tersebut, kantor saya akan menyiapkan pledoi (pembelaan) untuk klien kami. Mungkin saja tebalnya dua kali dari surat dakwaan tersebut.

HAH?!?! Apa kamu kacang? (baca: are you nuts?)

Strategi Perjuangan yang Cerdas

 

Sudah beberapa malam Jum’at ini, saya dan istri mengikuti forum pengajian yang diselenggarakan di rumah seorang tokoh agama. Pengajian itu kerap juga dihadiri oleh banyak artis. Tapi bukan karena itu saya ikut pengajian, lho.

 

Sebenarnya, yang membuat saya tertarik adalah topik pengajiannya. Topik yang sering disampaikan adalah mengenai bagaimana mendidik anak dan membina keluarga secara islami. Pembicaranya pun berganti-ganti. Tidak hanya ulama-ulama kondang, namun juga tokoh pendidikan.

 

Awalnya, saya bertanya-tanya. Apa yang membuat pengajian ini dihadiri banyak artis? Apakah mereka juga menyukai topiknya? Akhirnya pada suatu kesempatan, tokoh agama itu menceritakan bagaimana asal muasal forum pengajian ini berdiri.

 

Perjuangan secara Kultural

 

Awalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat perkembangan dan penyebarluasan pornografi dan pornoaksi di masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik, semakin mengkhawatirkan. Untuk itu, pada tahun 2001, MUI Pusat mengeluarkan fatwa mengenai pornografi dan pornoaksi. Sebagai salah satu pengurus MUI Pusat saat itu, tokoh agama itu bersama pengurus yang lain mendesak pemerintah agar bertindak tegas terhadap segala bentuk pornografi dan pornoaksi.

 

Pemerintah menyarankan MUI agar mendesak DPR untuk membuat undang-undang yang mengatur tentang pornografi dan pornoaksi. Alasannya, dengan adanya undang-undang itu dasar hukum pemerintah dalam menindak segala bentuk pornografi dan pornoaksi menjadi lebih kuat.

 

MUI akhirnya mendesak DPR untuk membuat undang-undang tersebut. Bahkan, menurut tokoh agama itu, MUI berinisiatif mengumpulkan ahli-ahli hukum untuk membuat rancangan undang-undang (RUU) tersebut. Setelah RUU tersebut selesai, MUI mengajukannya ke DPR untuk diagendakan pembahasannya.

 

RUU tersebut akhirnya memang masuk agenda pembahasan. Namun, gilirannya jauh dibawah pembahasan rancangan undang-undang lain. MUI terus mengawal dan mendesak DPR agar RUU tersebut dapat segera dibahas dan disahkan. Namun kenyataannya, setelah tujuh tahun sejak fatwa MUI tersebut dikeluarkan, undang-undang yang mengatur mengenai pornografi dan pornoaksi (UU APP) belum juga disahkan.

 

Melihat kenyataan tersebut, tokoh agama itu merasa perlu merubah strategi perjuangan dalam memerangi pornografi dan pornoaksi tersebut. Beliau melihat bahwa, diakui atau tidak, profesi artis turut andil dalam berkembangnya pornografi dan pornoaksi di masyarakat. Tayangan sinetron yang tidak cerdas dan tidak bermoral di televisi serta atraksi erotis di panggung yang ditampilkan beberapa artis hanyalah sebagian kecil dari andil profesi artis tersebut.

 

Untuk itu, Beliau merasa perlu melakukan perjuangan secara kultural dengan mendirikan forum pengajian ini dan mencoba mengajak beberapa orang artis untuk bergabung didalamnya. Tujuannya sederhana. Bagi artis yang punya andil tersebut diharapkan segera menyadari kekeliruannya. Sedang bagi artis yang tidak atau belum punya andil diharapkan dapat tetap mempertahankan posisinya tersebut, serta dapat menjadi teladan bagi artis lainnya dan masyarakat sekitarnya.

 

Awalnya hanya sedikit artis yang bergabung. Namun lama-kelamaan jumlah artis yang bergabung semakin banyak. Malah, forum pengajian tersebut akhirnya diorganisir oleh artis-artis yang bergabung tersebut.

 

Terus terang, saya salut dengan strategi perjuangan Beliau. Perjuangan secara kultural tersebut social cost-nya lebih minim ketimbang secara frontal menyerang kanan-kiri untuk memerangi pornografi dan pornoaksi.

 

Budaya Hukum

 

Dalam ilmu hukum, perjuangan secara kultural yang dilakukan tokoh agama itu dapat dianggap sebagai upaya membangun budaya hukum. Menurut Friedman (1984), budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai sikap dan nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada.

Apabila perjuangan secara kultural tersebut dapat dilakukan secara kontinyu dan sasarannya diperluas terhadap seluruh lapisan masyarakat, maka, dengan atau tanpa UU APP, masyarakat akan memiliki sikap yang jelas dan tegas terhadap pornografi dan pornoaksi. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pornografi dan pornoaksi sendiri akan lebih efektif. Oleh karena itu, strategi perjuangan secara kultural ini seharusnya dijadikan model dalam menegakkan sistem hukum di Indonesia. 

(foto: http://www.manajemensholat.com)

 

 

Menyiasati Minimnya Anggaran Pertahanan RI

Adanya Latihan Gabungan TNI yang diselenggarakan pada tanggal 1 – 20 Juni 2008, berlokasi di Natuna, Batam, Singkawang (Kalimantan Barat) dan Sanggata (Kalimantan Timur), menarik perhatian beberapa orang teman untuk berdiskusi mengenai alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI. Diakui bahwa sebagian besar Alutsista yang dimiliki TNI perlu diperbaharui. Namun, karena keterbatasan anggaran, Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI tampaknya harus berpikir keras untuk menyiasatinya.

Sebenarnya, untuk mengatasi keterbatasan anggaran pertahanan itu, Dephan telah menyusun konsep keterpaduan kebutuhan ketiga matra angkatan. Pembelian Alutsista untuk memenuhi kebutuhan masing-masing matra angkatan diusahakan terpadu. Misalnya, dalam pembelian kendaraan pengangkut personil dan helikopter diupayakan produksi buatan dalam negeri, yang mana minimal bisa digunakan untuk dua atau tiga matra angkatan.

Selain itu, konsep pertahanan terpadu antara militer dan non-militer juga telah dipertimbangkan. Misalnya, dalam pembangunan jalan tol atau bandara bisa dikaitkan dengan fungsi pertahanan, seperti jalan tol bisa didarati pesawat. Intinya, kebutuhan minimal pertahanan negara tetap diupayakan untuk dipenuhi dengan anggaran pertahanan yang terbatas (sumber: Antara).

Strategi Alternatif

Mengingat kondisi keuangan negara saat ini, Saya pikir ada dua cara yang sebenarnya dapat diupayakan Pemerintah RI agar sistem pertahanan nasional dapat berlaku efektif tanpa perlu membeli Alutsista yang baru. Pertama, mengedepankan diplomasi. Apabila Pemerintah RI masih percaya dengan doktrin si vis pacem para bellum (siapa yang ingin damai, siapkan perang), maka tentu fokusnya akan selalu berusaha menambah anggaran untuk membeli Alutsista baru. Padahal peran diplomasi seharusnya bisa lebih dikedepankan agar perdamaian dunia tidak selalu didahului dengan perang.

Diplomasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (G to G), namun Pemerintah RI dapat memfasilitasi organisasi non-pemerintah agar juga dapat berperan dalam membangun jejaring internasional untuk mengkampanyekan perdamaian dunia (People to People/P to P). Model diplomasi P to P ini telah dicontohkan oleh PP Muhammadiyah dengan diselenggarakannya World Peace Forum. Pada forum yang dihadiri tokoh-tokoh agama dari dalam dan luar negeri ini dimaksudkan untuk memberikan ruang dialog perdamaian bagi tokoh peradaban dunia untuk menggali nilai-nilai luhur kemanusiaan, persamaan nasib dan tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian dunia.

Diplomasi G to G dan P to P untuk mengkampanyekan perdamaian dunia ini mungkin biayanya bisa lebih minim ketimbang membeli Alutsista baru. Melalui diplomasi ini, semua prasangka dan praduga antara satu negara terhadap negara lain dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, ancaman potensial dari luar bagi pertahanan suatu negara dapat diminimalisir pula.

Kedua, membentuk pakta pertahanan ASEAN. Mungkin ide ini terdengar gila. Namun, daripada negara-negara anggota ASEAN saling curiga satu sama lain, lebih baik dilakukan kerjasama pertahanan bersama. Dapat disepakati bahwa penyerangan terhadap suatu negara anggota ASEAN dianggap penyerangan terhadap seluruh anggota ASEAN. Dengan begitu, seluruh anggota ASEAN akan saling membantu dan melindungi negara anggota ASEAN yang sedang diserang musuh.

Dengan konsep pertahanan bersama tersebut, masing-masing negara anggota ASEAN akan saling melengkapi kekurangan sistem pertahanan masing-masing. TNI tidak perlu lagi membeli Alutsista baru yang telah dimiliki oleh negara anggota ASEAN yang lain. TNI seharusnya cukup percaya diri dengan ketangguhan individu personilnya yang telah diakui dunia internasional sebagai kelebihan Indonesia dalam konsep pertahanan bersama ASEAN tersebut.

Dengan dua cara yang saya usulkan di atas, anggaran pertahanan untuk pembelian Alutsista baru dapat diminimalisir. Pada gilirannya, anggaran negara dapat lebih difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan warga negara. Semoga.

(foto: http://www.inidia.de)

Cari Dana Kampanye? Belajar dari Obama, Dong!

Menarik apa yang disampaikan artikel berjudul ”Fenomena Obama dan Internet” yang ditulis oleh Philips J. Vermonte (Kompas, 12/06/08). Artikel itu mengatakan bahwa kunci sukses kampanye Barack Obama, sehingga mengantarkannya menjadi calon presiden Amerika Serikat, adalah kemampuannya mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam seluruh kampanyenya.

Model kampanye tersebut dilakukan karena dilandasi keyakinan Obama bahwa politik harus bersifat bottom-up, bukan top-down. Rakyatlah yang harus diberdayakan untuk mendukung pencalonannya, bukan pengusaha besar atau kalangan elit yang memiliki kepentingan (interest group).

Bayangkan saja, berkat kecanggihannya memanfaatkan jaringan internet, tim kampanye Obama memiliki 750.000 relawan aktif dan 8.000 kelompok pendukung yang mengorganisir 30.000 events dalam 15 bulan kampanye pemilihan pendahuluan. Bahkan selain pengumpulan dana kampanye secara person to person, melalui pengiriman surat atau buletin langsung dari Obama, pengumpulan dana juga dilakukan melalui internet, dimana tercatat 1,3 juta orang telah memberikan donasinya kepada Obama.

Dilaporkan bahwa 94 persen donasi yang Obama terima berasal dari massa pemilih yang menyumbang kurang dari 200 dollar AS. Dengan model pengumpulan dana tersebut, Obama berhasil mengumpulkan dana hingga 265 juta dollar AS, tiga kali lipat dari dana yang dikumpulkan John McCain, rivalnya dari Partai Republik (Kompas, 14/06/08). Hal ini jelas telah menghancurkan paradigma lama yang menganggap bahwa sumber dana kampanye terbesar adalah dari para pengusaha besar dan kalangan elit.

Apa yang bisa dipelajari dari hal tersebut di atas? Pertama, jangan pernah meremehkan potensi rakyat. Asal mampu meraih kepercayaan rakyat, potensi yang dapat digalang dapat sangat mengejutkan.

Kedua, Asal mampu meraih kepercayaan rakyat, tidak perlu mengemis pada pengusaha besar atau kalangan elit. Dana kampanye hasil mengemis itu tentu mendatangkan konsekuensi. There is no free lunch. Hutang budi pada pengusaha besar atau kalangan elit itu berpotensi besar menjerumuskan pejabat terpilih pada tindakan penyalahgunaan jabatan.

Ketiga, pengumpulan dana kampanye yang berasal dari rakyat dapat dijadikan tolok ukur dukungan rakyat. Semakin besar dana kampanye yang berasal dari donasi rakyat, berarti semakin besar dukungan rakyat kepada calon pejabat tersebut.

Tentunya penggunaan dana kampanye yang berhasil dikumpulkan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Jangan mengecewakan hati rakyat yang telah percaya dan bersimpati pada calon pejabat tersebut.

Selamat mencoba!

(foto: http://www.celebquiz.com)

Thanks, Mas Edy!

Beberapa waktu lalu, saya dihubungi melalui e-mail oleh Mas Edy Zaques. Ia ingin memuat tulisan saya yang berjudul “Aksi Mahasiswa Tanpa Simpati Publik, Omong Kosong!” dalam situs Pembelajar.com yang diasuhnya. Sebagai salah satu pengagumnya, hal itu jelas merupakan suatu kehormatan bagi saya.

Bukunya yang berjudul “Resep Cespleng Menulis Buku Bestseller” telah berhasil memotivasi saya untuk menulis buku pertama saya. Apalagi saya beruntung mendapatkan edisi penyempurnaan dari buku tersebut secara gratis. Tentu dengan tanda tangan beliau didalamnya, dong.

Sekali lagi, terima kasih, Mas Edy! Dimuatnya tulisan saya dalam Pembelajar.com jelas menambah semangat saya untuk terus berlatih menulis. Setidak-tidaknya, supaya nggak bikin malu untuk disandingkan dengan para penulis profesional di Pembelajar.com, khan? 😉

Apakah SKB Merupakan Solusinya?

Sikap pemerintah yang tidak jelas selama ini terhadap Ahmadiyah akhirnya terjawab sudah. Senin, 9 Juni 2008 lalu, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Isi SKB tersebut pada pokoknya tidak memerintahkan pembubaran JAI, namun memberikan peringatan kepada penganut, anggota atau pengurus JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Apabila penganut, anggota atau pengurus JAI tidak mengindahkan peringatan tersebut, mereka dapat dikenakan tuduhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SKB juga memperingatkan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan/atau pengurus JAI. Untuk itu, SKB memerintahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB itu.

Ada satu hal yang mengganggu dari SKB tersebut. Kata-kata ”sepanjang mengaku beragama Islam” sepertinya kurang tepat dicantumkan pada SKB tersebut. Kalau mereka mengaku bukan beragama Islam, tapi memiliki ciri-ciri peribadatan seperti agama Islam, apakah berarti mereka dapat melakukan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam?

Terlepas dari kekurangan tersebut, saya cukup menghargai sikap yang diambil pemerintah tersebut. Ketimbang tidak ada sikap sama sekali. Ketimbang membiarkan opini yang berkembang tentang JAI semakin blunder.

SKB tidak akan berguna tanpa tindakan yang jelas dan tegas pemerintah untuk mengimplementasikannya. Pemerintah harus tegas dalam mengambil tindakan terhadap penganut, anggota atau pengurus JAI yang terbukti melakukan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak terbukti melakukan hal itu, pemerintah harus konsisten untuk tetap membiarkan JAI hidup dan berkembang di Indonesia.

Pemerintah juga harus tegas dalam menindak masyarakat dari kelompok manapun yang melakukan tindakan melawan hukum atau main hakim sendiri terhadap JAI. Salah satu tugas pemerintah adalah melindungi warga negaranya. Kalau pemerintah dan aparatnya tidak mampu memberikan rasa aman kepada warga negaranya, silakan meletakkan jabatan saja. Tidak ada gunanya memiliki pemerintah yang tidak punya sikap dan tindakan yang jelas dan tegas dalam melindungi warga negaranya.