Partai Mana yang Peduli Lingkungan Hidup?

Saat ini semua partai politik peserta pemilu 2009 sedang giat-giatnya melakukan kampanye. Berbagai model kampanye dilancarkan. Dari mulai pemasangan bendera partai, penempelan selebaran/pamflet, pemasangan spanduk, iklan di radio dan televisi, rapat akbar, sampai dengan konvoi atau pawai kendaraan.

Sebenarnya sah-sah saja suatu partai menggunakan berbagai media dalam melakukan kampanye. Memang merupakan keharusan bagi partai untuk memperkenalkan siapa dirinya dan apa program yang diusungnya kepada publik. Namun, apabila partai tersebut mengklaim dirinya peduli dengan isu lingkungan hidup, maka masyarakat dapat menilai apakah partai tersebut benar-benar peduli pada lingkungan hidup dari caranya berkampanye.

Setidak-tidaknya ada empat hal yang dapat diperhatikan dalam melakukan penilaian tersebut yaitu pertama, apakah partai tersebut banyak menggunakan materi berbahan dasar kertas atau plastik dalam kampanyenya? Semakin banyak materi berbahan dasar kertas atau plastik yang digunakan partai tersebut berarti kepedulian partai tersebut kepada isu lingkungan hidup semakin rendah.

Kedua, apakah partai tersebut melakukan konvoi atau pawai kendaraan bermotor? Semakin sering konvoi kendaraan tersebut dilakukan berarti kepedulian partai tersebut kepada isu lingkungan hidup semakin rendah.

Ketiga, apakah partai tersebut menggunakan kayu atau bambu sebagai penunjang kampanyenya? Semakin banyak kayu atau bambu yang digunakan berarti semakin rendah kepedulian partai tersebut kepada isu lingkungan hidup.

Keempat, apakah partai tersebut merusak atau mengotori lingkungan dalam menempatkan materi kampanyenya? Semakin besar kerusakan lingkungan akibat penempatan materi kampanye suatu partai berarti semakin rendah kepedulian partai tersebut kepada isu lingkungan hidup.

Jika ditemukan cara berkampanye suatu partai yang menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap isu lingkungan hidup, kemudian pengurus partai berdalih bahwa itu hanyalah penyimpangan dalam pelaksanaan kampanye yang di luar tanggung jawab partai, jelas hal itu adalah dalih yang mengada-ada. Penyimpangan bisa dihindari apabila ada instruksi yang tegas dari partai tersebut. Pelaksana kampanye partai di lapangan adalah tanggung jawab partai. Penyimpangan pelaksanaan kampanye seharusnya dapat segera dikoreksi oleh partai. Kalau partai itu tidak dapat mengurus masalah internalnya, bagaimana partai itu dapat diberi tanggung jawab mengurus negara?

Menurut saya, dengan berkembangnya isu pemanasan global saat ini, partai politik manapun harus menunjukkan kepeduliannya terhadap isu lingkungan hidup. Partai politik harus mampu secara cerdas memilih model kampanye yang efektif tanpa mengganggu lingkungan hidup. Sudah sepatutnya pula masyarakat menempatkan isu kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan utama dalam menentukan partai politik mana yang akan dipilihnya pada pemilu 2009 nanti.

(foto: taufik79.files.wordpress.com)

Tolak Kampanye dengan Konvoi Kendaraan!

Kampanye partai politik peserta pemilu telah dimulai beberapa waktu lalu. Berbagai bentuk kampanye pasti akan digelar oleh partai politik dalam menarik perhatian calon pemilih. Dari mulai pemasangan bendera partai, pemasangan spanduk, iklan di radio dan televisi, rapat akbar, sampai dengan konvoi atau pawai kendaraan.

 

Namun, partai politik perlu menyadari bahwa kampanye tersebut tidak selamanya bisa mengundang simpati. Apabila kampanye tersebut merusak keindahan kota, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau bahkan mengusik rasa aman publik, maka bukannya simpati yang diraih partai politik, mungkin malah rasa tidak suka dan antipati publik.

 

Menurut survei yang dilakukan harian Kompas di 10 kota besar di Indonesia (20/07/08), sebagian besar masyarakat menganggap kampanye dengan pengerahan massa tidak menarik (71,2%). Sebagian besar masyarakat juga menilai kampanye dengan melakukan konvoi atau pawai kendaraan tidak menarik (70,9%).

 

Menurut saya, kampanye dengan melakukan konvoi atau pawai kendaraan memang sudah tidak bisa lagi ditolerir. Alasannya jelas. Pertama, terbukti sebagian besar masyarakat menganggap kampanye dengan menggunakan konvoi atau pawai kendaraan tidak menarik. Dengan demikian, model kampanye tersebut jelas sudah tidak efektif lagi sebagai media penyampai pesan oleh partai politik.

 

Kedua, jumlah kendaraan bermotor saat ini sudah lebih banyak dibandingkan jumlah kendaraan bermotor lima tahun lalu. Dengan demikian, kampanye dengan menggunakan konvoi atau pawai kendaraan jelas akan menimbulkan kemacetan yang lebih besar lagi. Setiap kemacetan pasti akan menimbulkan kerugian, baik dari segi waktu maupun materi.

 

Ketiga, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini, kampanye dengan melakukan konvoi atau pawai kendaraan jelas bukanlah pilihan yang bijaksana. Keempat, gas buang dari kendaraan bermotor peserta konvoi tersebut juga tidak ramah lingkungan.

 

Berdasarkan alasan di atas, sudah jelas kampanye dengan konvoi atau pawai kendaraan seharusnya tidak lagi dilakukan. Tidak ada keuntungan yang nyata dari model kampanye tersebut. Oleh karena itu, tolak kampanye dengan konvoi kendaraan!

 

(foto: www.kutaikartanegara.com)

 

Belajar dari Hancock? Kenapa nggak!

Ada satu lagi film keren yang sempat saya dan istri tonton. Hollywood telah kembali menunjukkan kebolehannya dalam menggarap film fiksi yang unik dan menarik untuk ditonton bertajuk “Hancock”. Kisah superhero yang miskin, pemabok dan begajulan bernama Hancock, yang kemudian menjadi sosok yang lebih baik dan dicintai orang-orang, itu memang benar-benar menarik dibandingkan dengan kisah-kisah superhero lainnya.

Setelah nonton film itu, saya jadi kepikiran. Ternyata, memang karakter itu yang utama. Mau orang sepinter apapun, seganteng apapun, atau sekuat apapun, kalau kelakuannya jelek, pasti orang-orang nggak bakalan suka.

Makanya, ada ungkapan “knowledge is power, but character is more”. Itulah kenapa seharusnya sekolah, keluarga dan lingkungan menitikberatkan pendidikan anak kepada pembentukan karakter ketimbang melulu pengetahuannya. Jangan sampai anak didorong untuk meraih gelar akademis setinggi-tingginya, tapi ujung-ujungnya berakhir dipenjara karena korupsi.

Film itu menunjukkan juga bahwa sekelam apapun masa lalu seseorang, sepanjang orang itu sungguh-sungguh mau memperbaiki dirinya, pasti akan ada jalan. Orang-orang pasti akan menilai kesungguhan dari usahanya tersebut. Karena itu, jangan pernah ragu untuk memperbaiki diri. Kalau kata AA Gym, mulai dari diri sendiri, dari sekarang dan dari yang kecil.

Go, Hancock, Go!

(foto: http://www.21cineplex.com)

Waspadai Partai yang Tidak Informatif!

Beberapa waktu lalu telah diumumkan partai politik yang lolos verifikasi untuk menjadi peserta pemilu 2009. Telah diumumkan pula nomor urut dari masing-masing partai politik tersebut. Karena ingin tahu lebih jauh mengenai partai politik tersebut, saya mencoba mencari situs resmi (website) partai-partai politik tersebut di internet.

Dari hasil pencarian tersebut, diketahui bahwa tidak semua partai politik itu memiliki situs di internet. Kalaupun ada yang telah membuatnya, ternyata isinya tidak memberikan informasi yang jelas tentang partai politik tersebut. Bahkan ada beberapa situs yang tidak di-update. Apakah ini merupakan masalah besar? Jelas masalah besar!

Masyarakat berhak tahu siapa saja orang-orang yang mengurus partai politik tersebut. Masyarakat juga berhak tahu apa visi, misi dan program kerja yang ditawarkan oleh partai politik tersebut. Untuk partai politik yang telah mengikuti pemilu sebelumnya, masyarakat berhak tahu apakah program kerja yang diusung pada pemilu lalu telah berhasil dijalankan. Wahana apa yang dapat dirujuk untuk mencari informasi tersebut dengan mudah kalau bukan lewat situs partai politik tersebut?

Mustahil spanduk atau iklan partai politik, baik di media cetak maupun elektronik, dapat memuat seluruh nama pengurus mereka, baik di tingkat nasional maupun daerah, beserta visi, misi dan program kerja mereka secara lengkap. Mengingat daya tampung informasi yang lebih besar di internet, partai politik sudah seharusnya memiliki situs untuk menyampaikan informasi yang jelas dan utuh tentang diri mereka. Bohong besar kalau alasannya adalah tidak ada dana. Kalau untuk mendirikan dan mengembangkan partai politik saja bisa menghabiskan dana sampai milyaran rupiah, mengapa tidak mampu untuk membuat dan mengembangkan sebuah situs yang biayanya sangat jauh dibawah itu?

Masyarakat harus hati-hati terhadap partai politik yang terkesan menyembunyikan atau sama sekali tidak mau membagi informasi tentang dirinya. Kalau saat ini saja partai politik itu tidak mau membagi informasi tentang dirinya, bagaimana nanti ketika mereka berkuasa?

Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai partai politik mana yang informatif dan yang tidak, di bawah ini saya sampaikan partai politik nasional peserta pemilu 2009 beserta alamat situs mereka yang saya temukan sampai saat tulisan ini dibuat, sesuai nomor urutnya:

1. Partai Hanura (www.hanura.com)

2. Partai Karya Peduli Bangsa (situs tidak ditemukan)

3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (www.partai-ppi.com)

4. Partai Peduli Rakyat Nasional (www.pprn.or.id)

5. Partai Gerakan Indonesia Raya (www.partaigerindra.or.id)

6. Partai Barisan Nasional (situs tidak ditemukan)

7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (situs tidak ditemukan)

8. Partai Keadilan Sejahtera (www.pk-sejahtera.org)

9. Partai Amanat Nasional (www.amanatnasional.com)

10. Partai Indonesia Baru (www.partai-pib.or.id)

11. Partai Kedaulatan (situs tidak ditemukan)

12. Partai Persatuan Daerah (www.partaipersatuandaerah.com)

13. Partai Kebangkitan Bangsa (www.dpp-pkb.org)

14. Partai Pemuda Indonesia (situs tidak ditemukan)

15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (www.dpp-pni.tripod.com)

16. Partai Demokrasi Pembaruan (www.pdp.or.id)

17. Partai Karya Perjuangan (www.partaikaryaperjuangan.org)

18. Partai Matahari Bangsa (www.pmb.or.id)

19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (situs tidak ditemukan)

20. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (situs tidak ditemukan)

21. Partai Republik Nusantara (situs tidak ditemukan)

22. Partai Pelopor (situs tidak ditemukan)

23. Partai Golkar (www.golkar.or.id)

24. Partai Persatuan Pembangunan (www.ppp.or.id)

25. Partai Damai Sejahtera (www.partaidamaisejahtera.com)

26. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (situs tidak ditemukan)

27. Partai Bulan Bintang (www.pbb-info.com)

28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (www.pdi-perjuangan.or.id)

29. Partai Bintang Reformasi (situs tidak ditemukan)

30. Partai Patriot (situs tidak ditemukan)

31. Partai Demokrat (www.demokrat.or.id)

32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (www.pkdindonesia.com)

33. Partai Indonesia Sejahtera (situs tidak ditemukan)

34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (www.pknu.org)

41. Partai Merdeka (www.partaimerdeka.or.id)

42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (situs tidak ditemukan)

43. Partai Syarikat Indonesia (situs tidak ditemukan)

44. Partai Buruh (www.partaiburuh.org)

Ket.: No. urut 35 s/d 40 adalah partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam

(foto: http://www.kpu.go.id)

New Young Writer is Born :)

Kemarin, Reva (6 th), anak perempuan saya, minta saya untuk pulang kantor segera. Dia bilang akan ada kejutan buat ayahnya. Sesampai dirumah, ternyata Reva ingin menunjukkan “buku” hasil karyanya sendiri.

“Buku” itu terbuat dari beberapa lembar kertas folio yang dilipat dua. Sampulnya diambil dari potongan sampul DVD rekaman acara yang diselenggarakan oleh tempat latihan baletnya. “Buku” setebal 20 halaman itu berisi tulisan Reva pada sisi kiri dan gambar yang dibuat oleh pengasuh Reva pada sisi kanannya. Gambar dibuat untuk menerangkan cerita yang dibuat Reva tentang puteri duyung.

What a smart girl!

(maap, kalau agak narsis … hehehe)

(Namarina and the Namarina logo are trademarks owned by Namarina Academy)

Menyoal Jual Beli Suara Dalam Pemilu

 

Hati-hati bercanda soal pemilu. Itu pesan dari sebuah artikel yang saya baca di harian Kompas. Ceritanya, ada seorang warga negara AS yang menawarkan suaranya untuk pemilihan presiden di AS lewat situs lelang eBay. Dia meminta minimal USD 10 (sekitar Rp 92.000,-) sebagai ganti suaranya bagi kandidat presiden AS yang berminat (Kompas, 05/07/08).

 

Menurut orang itu, perbuatannya hanyalah lelucon belaka. Sayangnya, pengadilan tidak melihat itu sebagai lelucon. Akibatnya, orang itu didakwa dengan penyuapan dan pengumpulan dana dibawah undang-undang negara bagian tahun 1893, yang menjadikan pembelian atau penjualan suara sebuah tindak kriminalitas. Atas perbuatannya tersebut, ia terancam hukuman penjara atau denda hingga USD 10.000 (sekitar Rp 92 juta).

 

Bagaimana dengan Indonesia? UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) mengatur banyak larangan terhadap perbuatan atau tindakan terkait dengan pemilu dari partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR/DPRD, calon anggota DPD, KPU, pengawas pemilu, pejabat negara, dan bahkan lembaga survey independen.

 

Celah UU Pemilu

 

Dalam UU Pemilu diatur mengenai sanksi bagi pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Ada juga sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

 

Intinya, sanksi dijatuhkan bagi pihak yang membeli suara dalam pemilu. Bagaimana dengan pihak yang menjual suaranya? UU Pemilu kita tidak mengaturnya dengan tegas.

 

Saya bisa membayangkan hal yang mungkin terjadi dengan tidak adanya pengaturan dalam UU Pemilu mengenai sanksi untuk orang yang menjual suaranya. Bisa saja penduduk satu desa menawarkan suaranya kepada partai peserta pemilu tertentu dengan imbalan adanya sumbangan dengan jumlah tertentu untuk pembangunan desa tersebut. Akhirnya, pemilu bukan untuk memilih figur wakil rakyat yang berkualitas, namun sebagai ajang pencarian sumbangan.

 

Menutup Loophole

 

Namun begitu, KPU, Badan Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum harus kreatif dalam menutup loophole pada UU Pemilu tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang memberi kesempatan, sarana, keterangan atau sengaja menganjurkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Meski UU Pemilu tidak mengatur sanksi bagi pihak yang menjual suaranya, namun ketentuan dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjeratnya. Pihak yang menjual suaranya tersebut dapat dianggap menganjurkan pihak lain untuk membeli suaranya. Dengan demikian, baik pihak yang membeli dan pihak yang menjual suaranya dapat dikenakan sanksi pidana.

(foto: http://www.suaramerdeka.com)

 

 

Cara Cerdik Cari Dana Sosial

Saya baru membaca artikel di Kompas.com berjudul “Santap Siang Rp 20 M Bersama Warren Buffet“. Intinya, ada sebuah yayasan sosial bernama Glide Foundation yang kegiatannya mengurusi kaum gelandangan di San Fransisco, AS, mencoba mencari dana untuk membiayai kegiatannya.

Cara yang dilakukan tergolong unik dan cerdik, yaitu dengan melelang kesempatan makan siang dengan Warren Buffet. Sebenarnya, kegiatan ini telah dilakukan sejak beberapa tahun silam. Namun penyelenggaraan tahun ini cukup menyita perhatian. Mengapa?

Adalah Zhao Danyang, owner Pureheart China Growth Investment Fund, yang berani memberikan penawaran sampai dengan USD 2.110.100 (sekitar Rp 19,6 miliar) untuk bisa makan siang dengan Warren Buffet. Tawaran Danyang tersebut merupakan penawaran tertinggi sepanjang sejarah lelang untuk acara kegiatan amal di AS, termasuk di eBay, sebagai penyelenggara lelang tersebut.

Saya jadi membayangkan, seandainya hal itu bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial di Indonesia. Mungkin yang bisa laku keras apabila dibuka lelang penawaran untuk kesempatan makan siang dengan selebritis, artis sinetron, Putri Indonesia atau Miss Indonesia. 😛

Selamat mencoba!

(foto: http://www.kompas.com)