Apakah DPR itu Lembaga Coba-Coba?

Saya sangat prihatin melihat fenomena pencalonan anggota legislatif saat ini. Beberapa partai politik dengan bangga mengumumkan pencalonan artis sebagai bakal calon anggota legislatifnya. Beberapa partai politik juga mengumumkan pencalonan orang-orang muda dengan usia yang tidak jauh dari usia minimal untuk dicalonkan sebagai bakal calon anggota legislatifnya, yaitu 21 tahun.

Sebenarnya, saya tidak mau menuduh bahwa pencalonan artis tersebut adalah untuk memanfaatkan popularitasnya dalam mendongkrak perolehan suara partai saja. Saya juga tidak mau menuduh bahwa pencalonan orang-orang muda itu sebenarnya karena mereka memiliki hubungan dekat atau hubungan keluarga dengan petinggi-petinggi partai saja. Sama sekali tidak.

Yang memprihatinkan saya adalah tanggapan dari beberapa partai dalam menjawab keraguan berbagai pihak mengenai kualitas calegnya yang berasal dari kalangan artis atau orang-orang muda itu. Menurut partai-partai itu, artis dan orang-orang muda itu harus diberi kesempatan untuk belajar apabila mereka terpilih sebagai anggota legislatif nanti. Mungkin saja setelah proses belajar selama 1 – 2 tahun menjadi anggota DPR, mereka bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Menurut saya, proses belajar baru bisa berjalan dengan baik apabila seseorang telah memiliki kemampuan dasar yang cukup dari proses belajar sebelumnya. Seorang siswa SMA akan dapat belajar dengan baik apabila ia memiliki kemampuan dasar yang memadai dari proses belajar di tingkat SMP. Seorang pematung akan dapat menjadi pematung yang baik apabila dia telah memiliki kemampuan dasar untuk mengenali kualitas batu atau kayu yang akan menjadi bahan dasar patungnya. Begitulah seharusnya yang berlaku pada setiap tingkatan proses belajar.

Fungsi utama DPR adalah membuat undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut, seorang anggota DPR setidak-tidaknya harus telah memiliki kemampuan dasar menulis dan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide-idenya, kemampuan bernegosiasi dalam mencapai keinginannya, serta kemampuan untuk membuat anggaran dalam menjalankan suatu kegiatan atau organisasi.

Kemampuan dasar tersebut hanya dapat diperoleh ketika anggota DPR itu terlibat dalam suatu organisasi atau kepengurusan kegiatan yang serius. Jadi bukan sekedar kegiatan arisan atau kumpul-kumpul temu kangen saja. Sekarang lihat saja, berapa banyak artis dan orang-orang muda itu yang pernah bergabung dalam suatu organisasi atau kegiatan yang serius. Kalau memang pernah bergabung, apakah mereka yang memegang kendali organisasi/kegiatan atau sekedar penggembira saja?

Seorang anggota DPR juga harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Lihat saja, berapa banyak artis dan orang-orang muda itu yang pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Kalaupun tidak pernah terlibat atau tidak pernah terdengar mereka terjun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, apakah mereka pernah berinisiatif untuk menyuarakan keprihatinan mereka secara lisan atau tulisan mengenai kondisi sosial masyarakat saat ini?

Tidak akan mungkin proses belajar di DPR dapat berjalan dengan baik kalau seorang caleg tidak memiliki kemampuan dasar dan kepekaan sosial tersebut. Tanpa itu, seorang anggota DPR hanya akan menjadi salah satu penghias kemewahan Gedung DPR saja. Keberadaannya hanya dibutuhkan ketika akan dilakukan voting. Setelah voting usai, orang-orang tidak akan peduli apakah mereka ada atau tiada. Menyedihkan sekali, bukan?

Apakah kita rela penghasilan hampir 1 milyar setahun diberikan kepada anggota DPR yang statusnya masih coba-coba belajar jadi anggota DPR? Apakah kita rela apabila pajak dari penghasilan buruh, guru, karyawan dan pedagang diberikan sebagai penghasilan bagi anggota DPR yang statusnya masih coba-coba belajar jadi anggota DPR?

Masyarakat harus tegas mengatakan tidak pada partai yang sembarangan mengajukan calegnya. Dorong partai untuk secara terbuka mengumumkan profil lengkap calegnya. Pastikan suara kita diberikan pada caleg yang benar-benar berkualitas.

Sekali lagi. Tolak caleg coba-coba!

(foto: albertuschw.wordpress.com)

Advertisements

Mengapa KPU Tidak Mengajukan Banding?

Saya mulai kuatir dengan penyelenggaraan Pemilu 2009. Tanpa perlawanan berarti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 104G/2008/PTUNJKT pada tanggal 13 Agustus 2008 yang memerintahkan KPU menetapkan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Merdeka (PM) dan Partai Buruh (PB), sebagai partai politik peserta pemilu 2009 (Kompas, 18/08/08).

 

Sabtu, 16 Agustus 2008, KPU menetapkan nomor urut 4 partai susulan tersebut, yaitu nomor urut 41 – 44, berturut-turut untuk PM, PPNUI, PSI dan PB. Penyusunan nomor urut tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyusunan nomor urut partai politik peserta pemilu yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU, yaitu nomor urut partai politik nasional 1 – 34 dan nomor urut 35 – 40 untuk partai politik lokal Aceh.

 

Menjadi Preseden Buruk     

 

Terus terang, keputusan KPU untuk langsung melaksanakan keputusan PTUN itu, tanpa terlebih dahulu meminta pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu, sangat saya sesali. Sedikitnya ada tiga alasan sikap saya tersebut, yaitu, pertama¸ sikap mengalah KPU tersebut dapat dianggap sebagai sikap lemah KPU dalam menghadapi pihak-pihak yang tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh KPU.

 

Kedua, sikap mengalah KPU dapat dianggap sebagai bukti bahwa KPU mengakui ketidakberesannya dalam menyelenggarakan pemilu. Ketiga, sikap mengalah KPU dapat dianggap sebagai bukti bahwa KPU tidak siap untuk mempertahankan keputusannya sendiri.   

 

Ini jelas dapat menjadi preseden buruk. Ingat, masih ada beberapa keputusan KPU untuk tahapan pemilu berikutnya yang membuka kemungkinan untuk digugat oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas. Bayangkan, betapa kacaunya penyelenggaraan pemilu 2009 apabila setiap keputusan KPU nantinya digugat di PTUN tanpa adanya perlawanan yang berarti dari KPU.

 

Memang, pemeriksaan banding membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun, dengan adanya fakta aktual tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2009 yang sedemikian ketat, KPU dapat meminta kepada Mahkamah Agung (MA) agar dibuat peraturan yang membuat proses pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding ataupun tingkat kasasi atas perkara yang menyangkut keputusan KPU dapat diprioritaskan dan dipercepat.

 

Menurut Undang-Undang tentang MA, MA berwenang membuat Peraturan MA (Perma) sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Dengan demikian, atas permintaan KPU, seharusnya MA mau membuat Perma yang memprioritaskan dan mempercepat proses pemeriksaan perkara yang menyangkut keputusan KPU, sehingga seluruh proses pemeriksaan tersebut tidak terlalu mengganggu jadwal penyelenggaraan Pemilu 2009.

 

Menutup Celah

 

Untuk menghindari kejadian ini terulang kembali pada pemilu mendatang, seharusnya dalam UU Pemilu ditegaskan apakah terhadap keputusan KPU itu dapat diajukan upaya hukum atau sudah bersifat final. Bandingkan dengan ketentuan dalam UU Paten yang mengatur tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah. Apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan. Menurut UU Paten, keputusan pemerintah untuk melaksanakan paten tersebut bersifat final.

Apabila memang UU Pemilu memberikan peluang dilakukannya upaya hukum terhadap keputusan KPU, maka harus ditentukan mekanisme upaya hukum yang mampu mengakomodir ketatnya jadwal penyelenggaraan pemilu. Bisa ditiru mekanisme yang diatur dalam undang-undang tentang kepailitan. Upaya hukum yang disediakan adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga, yang apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga dapat langsung mengajukan kasasi di MA. Waktu pemeriksaannya pun telah ditentukan dengan pasti. Dengan demikian, proses pemeriksaan menjadi lebih singkat dan terukur.