Menyoroti Politik Keluarga

Beberapa hari belakangan ini berbagai media massa begitu gencar menyoroti masuknya nama-nama anggota keluarga dari petinggi partai politik atau pejabat, baik di pusat atau di daerah, dalam daftar calon anggota legislatif. Hal ini mengundang komentar dari para pengamat yang menyebutnya sebagai politik keluarga.

 

Setidak-tidaknya ada empat alasan yang mengemuka mengenai alasan terjadinya politik keluarga ini, yaitu, pertama, proses rekrutmen partai politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, sikap sebagian besar masyarakat yang apatis terhadap partai politik, sehingga partai politik hanya bisa merekrut orang-orang di ”lingkaran dalam” partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif.

 

Ketiga, partai politik lebih percaya pada anggota keluarga dari ”lingkaran dalam” dibandingkan orang lain yang belum dikenal. Keempat, sebagai upaya mengamankan posisi petinggi partai politik atau pejabat yang bersangkutan di segala lini.

 

Komentar-komentar tersebut akhirnya mendapat reaksi. Megawati Soekarnoputri mengatakan kepada media bahwa anaknya, Puan Maharani, yang masuk daftar calon anggota DPR melalui daerah pemilihan Jawa Tengah V, telah aktif berkiprah sejak lama di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga, menurutnya, wajar saja apabila Puan Maharani masuk dalam daftar calon anggota legislatif.

 

Reaksi berbeda datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau memerintahkan pengurus Partai Demokrat untuk mencoret nama anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dari nomor urut satu pada daftar calon anggota DPR di daerah pemilihan Jawa Timur VII (Jatim VII). Akhirnya, Ibas ditempatkan pada nomor urut tiga di daerah pemilihan Jatim VII.    

 

Lihat Track Record-nya!

 

Terus terang, saya tidak tertarik untuk ikut-ikutan menjadi ”hakim” dalam masalah politik keluarga ini. Prinsip saya, siapapun memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tidak boleh ada halangan bagi keluarga presiden, keluarga gubernur, keluarga tukang sayur atau keluarga tukang becak untuk maju memperebutkan jabatan publik seperti kepala negara, kepala daerah atau anggota legislatif.

 

Namun, masyarakat juga punya hak untuk memilih seseorang yang benar-benar berkualitas untuk memegang jabatan publik. Selain tidak pernah tersangkut dalam perkara tindak kejahatan, orang itu juga harus memiliki rekam jejak (track record) yang jelas. Orang itu harus memiliki pengalaman organisasi yang memadai, serta aktivitas sosial yang relevan dengan jabatan publik yang diincarnya.

 

Merupakan nilai tambah apabila orang itu aktif menyampaikan pendapatnya dalam bentuk lisan atau tulisan terhadap masalah-masalah sosial yang sedang berkembang.  Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dan menilai ”isi otak” dari orang tersebut.

 

Masalahnya, saat ini partai politik tidak punya itikad baik untuk mengumumkan secara terbuka informasi lengkap mengenai calon anggota legislatif yang diusungnya. Jangan salahkan masyarakat apabila timbul kecurigaan terhadap calon anggota legislatif dari anggota keluarga petinggi partai atau pejabat tersebut. Masyarakat tidak pernah diberikan informasi yang memadai tentang track record dari calon anggota legislatif tersebut.

Apabila partai politik memang benar-benar mengajukan calon anggota legislatif yang berkualitas dan tidak mau terus menerus dicurigai masyarakat, maka segera umumkan secara terbuka informasi lengkap mengenai calon anggota legislatif yang diusungnya tersebut. Informasi tersebut minimal harus memuat nama, foto terbaru, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan pengalaman organisasi serta aktivitas sosial yang relevan lainnya. Dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat memberikan penilaian yang lebih fair terhadap para calon anggota legislatif yang diusung partai politik tersebut.

 

(foto: www.dpr.go.id)

Advertisements

Belajar Sabar dari Quentin Bryce

Former Queensland Governor Quentin Bryce in Los Angeles during G'Day LA Australia Week 2005

Satu lagi sosok perempuan hebat muncul di pentas politik dunia. Dialah Quentin Bryce, seorang pengacara, aktivis HAM dan akademisi, yang terpilih sebagai gubernur jenderal Australia yang baru. Saya bilang hebat karena selama 107 tahun sejarah Australia, baru sekarang jabatan gubernur jenderal Australia dipegang oleh seorang perempuan.

Secara de jure, gubernur jenderal Australia adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Australia. Dia juga berhak menunjuk perdana menteri apabila parlemen gagal memilih perdana menteri seusai pemilu. Dia juga berhak membubarkan kabinet.

Mengapa perempuan berusia 66 tahun ini bisa dipercaya sebagai gubernur jenderal? Tak lain tak bukan adalah karena track record-nya yang panjang dan mengagumkan. Dia merintis karirnya sebagai pengacara perempuan pertama di Negara Bagian Queensland. Kemudian, menjadi dosen hukum perempuan pertama di Universitas Queensland, tempatnya mengajar selama 15 tahun. Karirnya berlanjut dengan menjadi Direktur Pusat Informasi Perempuan Queensland.

Dia pun berhasil menembus level kepemimpinan di pemerintahan federal dengan menjadi Direktur Komisi Peluang Kesetaraan dan Hak Asasi Queensland sejak tahun 1987. Selama empat periode (1989-1993), dia menjadi komisioner Diskriminasi Seks Federal. Dia juga dipercaya sebagai pemimpin Dewan Akreditasi Anak-anak Nasional. Sederet pengalaman panjang inilah yang kemudian memuluskan langkahnya menjadi gubernur Queensland pada tahun 2003, sebelum akhirnya dilantik sebagai gubernur jenderal Australia pada 5 September 2008.

Semua kalangan di Australia menyambut baik pengangkatan Bryce. Dengan track record yang sedemikian panjang dan mengagumkan, tidak ada satupun kalangan yang meragukan kepemimpinannya.     

Bandingkan dengan track record  beberapa tokoh di tanah air yang sedang berebut jabatan publik. Kadang saya suka geli melihat ke-pede-an mereka. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah memiliki pengalaman di pemerintahan tiba-tiba mencalonkan diri sebagai kepala daerah, atau bahkan presiden? Kalaupun mereka bukan “orang pemerintahan”, mereka juga tidak punya pengalaman dalam memimpin partai politik atau organisasi non-pemerintah yang jumlah anggotanya besar atau ruang lingkup aktivitasnya luas. Bagaimana rakyat bisa yakin akan kemampuan memimpin mereka?

Kebanyakan dari mereka tidak sabar untuk mengasah kemampuan memimpinnya terlebih dahulu. Mereka tidak sadar bahwa kemampuan memimpin harus diasah dulu dengan terlibat aktif dalam organisasi dan aktivitas sosial lainnya. Kemampuan memimpin itu didapat dari belajar memimpin organisasi yang lebih kecil untuk kemudian berlanjut ke organisasi yang lebih besar.

Penggunaan popularitas atau kekayaan sebagai satu-satunya modal untuk meraih jabatan publik harus ditinggalkan, karena menjalankan jabatan publik tidak sekedar butuh popularitas atau kekayaan. Bagaimanapun kemampuan memimpin adalah modal utama seseorang menjadi pemimpin, baik di tingkat daerah atau nasional. Sangat disayangkan apabila ada orang tanpa pengalaman dan kemampuan memimpin yang memadai coba-coba merebut jabatan publik. Kepentingan masyarakat menjadi obyek permainan semata.

Cobalah belajar dari Quentin Bryce. Bukan berarti harus menunggu sampai tua dulu untuk mencapai jabatan publik yang tertinggi. Kesabarannya dalam meniti karir politik guna mencari pengalaman dan mengasah kemampuan memimpinlah yang harus dijadikan pelajaran. Dengan begitu, publik tidak akan pernah ragu mempercayakan amanah kepadanya.

(foto: goaustralia.com)