Facebook Saya Di-banned!

facebook

Ceritanya, pada tanggal 8 Pebruari 2009 lalu,  Indonesian Society for Civilized Election (ISCEL), sebuah NGO yang saya dan kawan-kawan dirikan, melakukan konferensi pers untuk mengumumkan hasil penelitiannya terhadap kelengkapan informasi yang tercantum dalam situs-situs resmi 38 partai politik tingkat nasional. Acara itu dihadiri cukup banyak wartawan dari berbagai media massa. Pada buku tamu tercatat ada 16 media massa yang hadir, dimana 3 diantaranya adalah dari Indosiar, SCTV dan TV One.

Pada tanggal 9 Pebruari 2009, beberapa media massa telah menurunkan liputannya, yaitu antara lain Republika, Detikcom, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Inilah TV, Kompas TV, dan bahkan Jakarta Post sampai tiga hari memuat hasil penelitian ISCEL tersebut, yaitu pada tanggal 9, 10 dan 12 Pebruari 2009.

Pada tanggal 20 Pebruari 2009, saya meng-upload video yang berisi hasil liputan konferensi pers oleh Kompas TV di Youtube. Kemudian, link video tersebut saya share ke beberapa grup yang saya ikuti di Facebook. Tiba-tiba, saya mendapat peringatan dari administrator facebook bahwa saya telah melanggar Term of Use. Akibatnya, account Facebook saya tidak bisa diakses lagi, termasuk page ISCEL yang khusus saya buat.

Apabila saya perhatikan isi dari Term of Use tersebut, satu-satunya “pelanggaran” yang mungkin saya buat adalah karena saya meng-upload video hasil liputan Kompas TV dan Inilah TV yang bukan hasil karya saya sendiri di Facebook. Saya dapat memahami hal itu karena mungkin Facebook tidak ingin ada masalah pelanggaran hak cipta.

Namun, apabila memperhatikan ketentuan pada situs Kompas TV dan Inilah TV, sampai hari ini tidak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk meng-upload video yang ditayangkan pada dua situs itu pada situs pihak lain. Dua video itu juga mengandung nilai berita yang telah terpublikasikan secara luas. Oleh karena pada dua video tersebut tetap ada logo dari Kompas TV dan Inilah TV sehingga menerangkan sumbernya, dan saya tidak mengambil keuntungan komersil dari upload dua video tersebut di Facebook, maka saya merasa tidak ada pihak yang dirugikan dari tindakan saya meng-upload dua video tersebut. Tindakan saya itu seharusnya dapat dikategorikan sebagai Fair Use dalam sistem hukum Amerika Serikat, tempat dimana Facebook bermarkas.

Beberapa grup yang saya share link video tersebut sudah sangat selektif sekali. Hanya yang kira-kira relevan dengan informasi dalam video itu saja yang saya share. Hal itu juga saya lakukan karena telah ada link beberapa caleg yang mempromosikan diri pada beberapa grup tersebut. Logika saya, kalau link kampanye caleg saja boleh, mengapa link video liputan konferensi pers ISCEL tidak boleh.

Beberapa orang kawan mengatakan bahwa tindakan administrator Facebook tersebut bisa jadi karena ada laporan dari pihak-pihak yang tidak menyukai aktivitas saya di Facebook. Hal ini bisa saya mengerti mengingat account Facebook saya memang banyak memuat informasi yang berkaitan dengan perjuangan ISCEL dalam mempromosikan Pemilu yang Beradab. Mungkin saja hal itu membuat “gerah” beberapa pihak.

Berkenaan dengan hal di atas, saya telah mengajukan keberatan melalui e-mail kepada administrator Facebook. Dalam balasannya, mereka menyuruh saya menunggu pemberitahuan selanjutnya.

Pada dasarnya, tidak masalah bagi saya untuk membuat account baru di Facebook atau mungkin tidak membuat sama sekali. Yang saya sayangkan adalah tidak dapat lagi di akses informasi yang bermanfaat pada account Facebook itu dan page ISCEL dalam rangka mempromosikan Pemilu yang Beradab. Semua file informasi tersebut yang pernah tersimpan di laptop saya juga telah hilang karena virus beberapa waktu lalu.

Saat ini, saya cuma bisa berharap semoga Tuhan memberikan jalan terbaik agar perjuangan ISCEL untuk mempromosikan Pemilu yang Beradab dapat terus berlanjut.

(Facebook logo and trademark are owned by Facebook Team)

Menyoroti Politik Keluarga

Beberapa hari belakangan ini berbagai media massa begitu gencar menyoroti masuknya nama-nama anggota keluarga dari petinggi partai politik atau pejabat, baik di pusat atau di daerah, dalam daftar calon anggota legislatif. Hal ini mengundang komentar dari para pengamat yang menyebutnya sebagai politik keluarga.

 

Setidak-tidaknya ada empat alasan yang mengemuka mengenai alasan terjadinya politik keluarga ini, yaitu, pertama, proses rekrutmen partai politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, sikap sebagian besar masyarakat yang apatis terhadap partai politik, sehingga partai politik hanya bisa merekrut orang-orang di ”lingkaran dalam” partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif.

 

Ketiga, partai politik lebih percaya pada anggota keluarga dari ”lingkaran dalam” dibandingkan orang lain yang belum dikenal. Keempat, sebagai upaya mengamankan posisi petinggi partai politik atau pejabat yang bersangkutan di segala lini.

 

Komentar-komentar tersebut akhirnya mendapat reaksi. Megawati Soekarnoputri mengatakan kepada media bahwa anaknya, Puan Maharani, yang masuk daftar calon anggota DPR melalui daerah pemilihan Jawa Tengah V, telah aktif berkiprah sejak lama di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga, menurutnya, wajar saja apabila Puan Maharani masuk dalam daftar calon anggota legislatif.

 

Reaksi berbeda datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau memerintahkan pengurus Partai Demokrat untuk mencoret nama anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dari nomor urut satu pada daftar calon anggota DPR di daerah pemilihan Jawa Timur VII (Jatim VII). Akhirnya, Ibas ditempatkan pada nomor urut tiga di daerah pemilihan Jatim VII.    

 

Lihat Track Record-nya!

 

Terus terang, saya tidak tertarik untuk ikut-ikutan menjadi ”hakim” dalam masalah politik keluarga ini. Prinsip saya, siapapun memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tidak boleh ada halangan bagi keluarga presiden, keluarga gubernur, keluarga tukang sayur atau keluarga tukang becak untuk maju memperebutkan jabatan publik seperti kepala negara, kepala daerah atau anggota legislatif.

 

Namun, masyarakat juga punya hak untuk memilih seseorang yang benar-benar berkualitas untuk memegang jabatan publik. Selain tidak pernah tersangkut dalam perkara tindak kejahatan, orang itu juga harus memiliki rekam jejak (track record) yang jelas. Orang itu harus memiliki pengalaman organisasi yang memadai, serta aktivitas sosial yang relevan dengan jabatan publik yang diincarnya.

 

Merupakan nilai tambah apabila orang itu aktif menyampaikan pendapatnya dalam bentuk lisan atau tulisan terhadap masalah-masalah sosial yang sedang berkembang.  Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dan menilai ”isi otak” dari orang tersebut.

 

Masalahnya, saat ini partai politik tidak punya itikad baik untuk mengumumkan secara terbuka informasi lengkap mengenai calon anggota legislatif yang diusungnya. Jangan salahkan masyarakat apabila timbul kecurigaan terhadap calon anggota legislatif dari anggota keluarga petinggi partai atau pejabat tersebut. Masyarakat tidak pernah diberikan informasi yang memadai tentang track record dari calon anggota legislatif tersebut.

Apabila partai politik memang benar-benar mengajukan calon anggota legislatif yang berkualitas dan tidak mau terus menerus dicurigai masyarakat, maka segera umumkan secara terbuka informasi lengkap mengenai calon anggota legislatif yang diusungnya tersebut. Informasi tersebut minimal harus memuat nama, foto terbaru, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan pengalaman organisasi serta aktivitas sosial yang relevan lainnya. Dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat memberikan penilaian yang lebih fair terhadap para calon anggota legislatif yang diusung partai politik tersebut.

 

(foto: www.dpr.go.id)

Mengapa Sipil Merasa Inferior Terhadap Militer?

Pagi ini saya membaca sebuah artikel di Kompas berjudul “Sipil Masih Merasa Inferior terhadap Militer”. Artikel ini sebenarnya membahas tentang peluncuran hasil survey dari sebuah NGO tentang peluang tokoh berlatar belakang militer dalam kancah politik indonesia. Pengamat politik J. Kristiadi dalam acara tersebut mengakui bahwa sistem pengkaderan dan pencetakan pemimpin dalam militer saat ini memang lebih baik dibandingkan yang dilakukan kelompok sipil.

Menurut saya, baik rekan-rekan yang berlatar belakang sipil atau militer, sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan kepemimpinan dan mempraktekan ilmu kepemimpinan dalam bidang kerjanya masing-masing. Namun, kesempatan yang diperoleh oleh rekan-rekan di militer lebih terprogram dan terarah dibandingkan rekan-rekan di sipil.

Rekan-rekan di militer memiliki kesempatan untuk sekolah/kursus lanjutan yang diselenggarakan secara terprogram, sedang rekan-rekan di sipil kesempatannya bervariasi tergantung institusi tempatnya bernaung. Kalau institusinya mempunyai perhatian terhadap pengembangan SDM, maka rekan-rekan di sipil bisa memperoleh kesempatan yang baik. Menjadi masalah kalau institusi tempatnya bernaung tidak ada program pengembangan SDM-nya. Meski bisa mencari pengembangan di luar, namun akhirnya sifatnya menjadi sporadis dan tidak terprogram.


Wawasan yang dikembangkan di militer juga memberi nilai tambah bagi rekan-rekan di militer. Karena dalam setiap kegiatannya, selalu ditanamkan bahwa kepentingan nasional di atas segalanya. Sedang rekan-rekan di sipil kadang tidak mampu menjelaskan kepentingannya. Kalaupun mampu menjelaskan kepentingannya, publik dapat dengan mudah curiga apabila latarbelakang aktivitasnya dianggap bertentangan dengan kepentingannya itu. Hal ini membuat publik dapat lebih mudah men-”cap” tokoh militer sebagai seorang nasionalis ketimbang terhadap tokoh sipil. Seorang nasionalis dianggap dapat berdiri di atas kepentingan semua golongan.

Dalam bekerja, rekan-rekan di militer selalu bersentuhan dengan kepentingan umum. Sehingga ketika menjadi pejabat negara, bagi mereka itu hanya penugasan baru saja. Nothing special. Sama-sama melayani kepentingan umum.

Sedang rekan-rekan di sipil tidak semua bidang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan kepentingan umum. Bekerja kadang hanya untuk mengejar materi semata. Menjadi masalah ketika tokoh sipil yang dalam kesehariannya tidak pernah bersentuhan dengan kepentingan umum itu berniat menjadi anggota legislatif atau kepala daerah. Akibatnya, konsultan politiknya sibuk memberi “bedak” tebal-tebal agar terlihat menarik didepan publik, memberi “gincu” tebal-tebal agar kata-kata yang terucap dari bibirnya terdengar manis, dan memberi “parfum” sebanyak-banyaknya agar tercium wangi segala perbuatannya. Apa yang bisa diharapkan dari “pemimpin produk salon” seperti ini?

Sipil yang merasa inferior terhadap militer adalah sipil yang alpa dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke wilayah publik. Bagi rekan-rekan di sipil yang berniat masuk ke wilayah publik, jangan lupa untuk terus mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan atau pendidikan yang relevan. Tidak lupa juga untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan memiliki dua efek, yaitu menumbuhkan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat dan meraih kepercayaan (trust) masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kalau sudah begitu, tidak perlu lagi ada perasaan inferior sipil terhadap militer.

(foto: http://www.gerbang.jabar.go.id)

Apakah DPR itu Lembaga Coba-Coba?

Saya sangat prihatin melihat fenomena pencalonan anggota legislatif saat ini. Beberapa partai politik dengan bangga mengumumkan pencalonan artis sebagai bakal calon anggota legislatifnya. Beberapa partai politik juga mengumumkan pencalonan orang-orang muda dengan usia yang tidak jauh dari usia minimal untuk dicalonkan sebagai bakal calon anggota legislatifnya, yaitu 21 tahun.

Sebenarnya, saya tidak mau menuduh bahwa pencalonan artis tersebut adalah untuk memanfaatkan popularitasnya dalam mendongkrak perolehan suara partai saja. Saya juga tidak mau menuduh bahwa pencalonan orang-orang muda itu sebenarnya karena mereka memiliki hubungan dekat atau hubungan keluarga dengan petinggi-petinggi partai saja. Sama sekali tidak.

Yang memprihatinkan saya adalah tanggapan dari beberapa partai dalam menjawab keraguan berbagai pihak mengenai kualitas calegnya yang berasal dari kalangan artis atau orang-orang muda itu. Menurut partai-partai itu, artis dan orang-orang muda itu harus diberi kesempatan untuk belajar apabila mereka terpilih sebagai anggota legislatif nanti. Mungkin saja setelah proses belajar selama 1 – 2 tahun menjadi anggota DPR, mereka bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Menurut saya, proses belajar baru bisa berjalan dengan baik apabila seseorang telah memiliki kemampuan dasar yang cukup dari proses belajar sebelumnya. Seorang siswa SMA akan dapat belajar dengan baik apabila ia memiliki kemampuan dasar yang memadai dari proses belajar di tingkat SMP. Seorang pematung akan dapat menjadi pematung yang baik apabila dia telah memiliki kemampuan dasar untuk mengenali kualitas batu atau kayu yang akan menjadi bahan dasar patungnya. Begitulah seharusnya yang berlaku pada setiap tingkatan proses belajar.

Fungsi utama DPR adalah membuat undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut, seorang anggota DPR setidak-tidaknya harus telah memiliki kemampuan dasar menulis dan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide-idenya, kemampuan bernegosiasi dalam mencapai keinginannya, serta kemampuan untuk membuat anggaran dalam menjalankan suatu kegiatan atau organisasi.

Kemampuan dasar tersebut hanya dapat diperoleh ketika anggota DPR itu terlibat dalam suatu organisasi atau kepengurusan kegiatan yang serius. Jadi bukan sekedar kegiatan arisan atau kumpul-kumpul temu kangen saja. Sekarang lihat saja, berapa banyak artis dan orang-orang muda itu yang pernah bergabung dalam suatu organisasi atau kegiatan yang serius. Kalau memang pernah bergabung, apakah mereka yang memegang kendali organisasi/kegiatan atau sekedar penggembira saja?

Seorang anggota DPR juga harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Lihat saja, berapa banyak artis dan orang-orang muda itu yang pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Kalaupun tidak pernah terlibat atau tidak pernah terdengar mereka terjun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, apakah mereka pernah berinisiatif untuk menyuarakan keprihatinan mereka secara lisan atau tulisan mengenai kondisi sosial masyarakat saat ini?

Tidak akan mungkin proses belajar di DPR dapat berjalan dengan baik kalau seorang caleg tidak memiliki kemampuan dasar dan kepekaan sosial tersebut. Tanpa itu, seorang anggota DPR hanya akan menjadi salah satu penghias kemewahan Gedung DPR saja. Keberadaannya hanya dibutuhkan ketika akan dilakukan voting. Setelah voting usai, orang-orang tidak akan peduli apakah mereka ada atau tiada. Menyedihkan sekali, bukan?

Apakah kita rela penghasilan hampir 1 milyar setahun diberikan kepada anggota DPR yang statusnya masih coba-coba belajar jadi anggota DPR? Apakah kita rela apabila pajak dari penghasilan buruh, guru, karyawan dan pedagang diberikan sebagai penghasilan bagi anggota DPR yang statusnya masih coba-coba belajar jadi anggota DPR?

Masyarakat harus tegas mengatakan tidak pada partai yang sembarangan mengajukan calegnya. Dorong partai untuk secara terbuka mengumumkan profil lengkap calegnya. Pastikan suara kita diberikan pada caleg yang benar-benar berkualitas.

Sekali lagi. Tolak caleg coba-coba!

(foto: albertuschw.wordpress.com)

Menyoal Jual Beli Suara Dalam Pemilu

 

Hati-hati bercanda soal pemilu. Itu pesan dari sebuah artikel yang saya baca di harian Kompas. Ceritanya, ada seorang warga negara AS yang menawarkan suaranya untuk pemilihan presiden di AS lewat situs lelang eBay. Dia meminta minimal USD 10 (sekitar Rp 92.000,-) sebagai ganti suaranya bagi kandidat presiden AS yang berminat (Kompas, 05/07/08).

 

Menurut orang itu, perbuatannya hanyalah lelucon belaka. Sayangnya, pengadilan tidak melihat itu sebagai lelucon. Akibatnya, orang itu didakwa dengan penyuapan dan pengumpulan dana dibawah undang-undang negara bagian tahun 1893, yang menjadikan pembelian atau penjualan suara sebuah tindak kriminalitas. Atas perbuatannya tersebut, ia terancam hukuman penjara atau denda hingga USD 10.000 (sekitar Rp 92 juta).

 

Bagaimana dengan Indonesia? UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) mengatur banyak larangan terhadap perbuatan atau tindakan terkait dengan pemilu dari partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR/DPRD, calon anggota DPD, KPU, pengawas pemilu, pejabat negara, dan bahkan lembaga survey independen.

 

Celah UU Pemilu

 

Dalam UU Pemilu diatur mengenai sanksi bagi pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Ada juga sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

 

Intinya, sanksi dijatuhkan bagi pihak yang membeli suara dalam pemilu. Bagaimana dengan pihak yang menjual suaranya? UU Pemilu kita tidak mengaturnya dengan tegas.

 

Saya bisa membayangkan hal yang mungkin terjadi dengan tidak adanya pengaturan dalam UU Pemilu mengenai sanksi untuk orang yang menjual suaranya. Bisa saja penduduk satu desa menawarkan suaranya kepada partai peserta pemilu tertentu dengan imbalan adanya sumbangan dengan jumlah tertentu untuk pembangunan desa tersebut. Akhirnya, pemilu bukan untuk memilih figur wakil rakyat yang berkualitas, namun sebagai ajang pencarian sumbangan.

 

Menutup Loophole

 

Namun begitu, KPU, Badan Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum harus kreatif dalam menutup loophole pada UU Pemilu tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang memberi kesempatan, sarana, keterangan atau sengaja menganjurkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Meski UU Pemilu tidak mengatur sanksi bagi pihak yang menjual suaranya, namun ketentuan dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjeratnya. Pihak yang menjual suaranya tersebut dapat dianggap menganjurkan pihak lain untuk membeli suaranya. Dengan demikian, baik pihak yang membeli dan pihak yang menjual suaranya dapat dikenakan sanksi pidana.

(foto: http://www.suaramerdeka.com)

 

 

Awasi Pengumpulan Dana Kampanye Caleg!

KPK beraksi kembali! Dengan tertangkapnya Bulyan Rohan oleh KPK atas dugaan kasus suap terkait pembelian kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan RI, berarti semakin menambah panjang daftar anggota DPR RI yang dicokok KPK.

Apa yang menyebabkan beberapa anggota dewan yang terhormat itu begitu nekat melakukan perbuatan itu? Padahal sudah ada beberapa orang rekannya yang terjaring KPK karena kasus yang sama.

Emerson Juntho dari ICW menilai bahwa ’kenekatan’ itu terjadi karena semakin dekatnya Pemilu 2009. Beberapa anggota DPR yang terjaring KPK itu disinyalir sedang mengumpulkan dana untuk mendukung pencalonan mereka kembali sebagai anggota DPR untuk periode 2009 – 2014 (Kompas, 01/07/08).

Penilaian tersebut bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun juga para anggota DPR yang bermaksud menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk periode 2009 – 2004 pasti butuh dana besar untuk mendukung kampanye pencalonan mereka. Dengan strategisnya posisi anggota DPR/DPRD, para caleg bisa saja menawarkan ’kesepakatan’ dengan pengusaha atau pihak yang berkepentingan yang mau membantu mendanai kampanyenya.

Sialnya, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) tidak mengatur mengenai perolehan dan penggunaan dana kampanye dari masing-masing calon anggota DPR/DPRD. Karena dianggap dana kampanye para calon tersebut berasal dari partai politiknya masing-masing, maka UU Pemilu hanya mengatur mengenai dana kampanye yang diperoleh dan digunakan partai politik peserta pemilu. Padahal bisa saja caleg tersebut langsung menggunakan dana pribadi atau dana bantuan pihak lain yang diakuinya sebagai dana pribadi untuk membiayai kampanyenya.

Dalam UU Pemilu, calon anggota DPD saja diwajibkan untuk melaporkan perolehan dan penggunaan dana kampanyenya kepada KPU. Diatur juga mengenai batasan jumlah dana kampanye yang boleh diterima oleh calon anggota DPD dari perseorangan dan perusahaan. Kalau perolehan dan penggunaan dana kampanye dari calon anggota DPD saja diatur dalam UU Pemilu, lalu mengapa calon anggota DPR/DPRD tidak diatur?

Disinilah loop hole dari UU Pemilu kita. Para caleg dapat dengan bebas mencari sendiri dan menggunakan dana kampanye yang diperolehnya untuk membiayai kampanye mereka tanpa harus melapor ke KPU. Padahal hal ini rentan sekali dengan isu kolusi dan korupsi.

Oleh karena itu, menurut saya, KPK, KPU dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus mulai melakukan koordinasi dalam menyikapi semakin dekatnya Pemilu 2009 ini. Perolehan dana yang besar di rekening pribadi caleg atau rekening lain yang diduga berkaitan dengan caleg tersebut harus mulai dipantau. Apalagi kalau caleg tersebut adalah seorang pejabat negara.

Ke depan, revisi UU Pemilu harus memasukkan pasal yang mengatur mengenai kewajiban masing-masing calon anggota DPR/DPRD untuk melaporkan perolehan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU. Harus ditetapkan juga batasan jumlah dana kampanye yang boleh diterima. Dengan begitu, peluang adanya kolusi dan korupsi berkaitan dengan pengumpulan dana kampanye tersebut dapat diminimalisir.

Foto: http://www.waspada.co.id

  • Calendar

    • August 2017
      M T W T F S S
      « Jun    
       123456
      78910111213
      14151617181920
      21222324252627
      28293031  
  • Search