Salut untuk Rakyat Amerika Serikat!

barack1

Saya tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan ketika John McCain mengakui kemenangan Barack Obama dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Dengan begitu, langkah Barack Obama menuju kursi kepresidenan AS sudah tidak terbendung lagi.

Sempat muncul kekhawatiran Bradley effect akan mengganjal mimpi Obama. Untung rakyat Amerika Serikat sudah pintar. Mereka tidak mau lagi mengulang kebodohan memilih pemimpin berkarakter penjahat perang seperti George W. Bush.

Obama sangat saya kagumi. Politisi yang benar-benar mengakar. Bukan sekedar diuntungkan oleh ’politik keluarga’. Pun, tidak menghamba kepada korporasi kelas kakap untuk membantu kampanyenya. Segala hambatan yang dialaminya sebagai seorang afro-american dihadapinya dengan sabar dan tegar.

Saya sampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada rakyat Amerika Serikat yang telah memilih Obama dan mau menerima Obama sebagai pemimpinnya. Ini menjadi pelajaran berharga bagi siapapun di negeri manapun. Setiap orang memiliki dan harus diberikan kesempatan yang sama dalam meraih cita-citanya. Bukan karena keluarga, suku, agama ataupun rasnya. Rekam jejak pengalaman, pendidikan dan pengabdiannya kepada masyarakatlah yang seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam menilai kapasitas seseorang untuk menjadi pemimpin.

Selamat bertugas untuk Barack Obama a.k.a Barry Soetoro. Kami tunggu perubahan yang kau janjikan.

(foto: de.eonline.com)

Advertisements

Tolak Kampanye dengan Konvoi Kendaraan!

Kampanye partai politik peserta pemilu telah dimulai beberapa waktu lalu. Berbagai bentuk kampanye pasti akan digelar oleh partai politik dalam menarik perhatian calon pemilih. Dari mulai pemasangan bendera partai, pemasangan spanduk, iklan di radio dan televisi, rapat akbar, sampai dengan konvoi atau pawai kendaraan.

 

Namun, partai politik perlu menyadari bahwa kampanye tersebut tidak selamanya bisa mengundang simpati. Apabila kampanye tersebut merusak keindahan kota, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau bahkan mengusik rasa aman publik, maka bukannya simpati yang diraih partai politik, mungkin malah rasa tidak suka dan antipati publik.

 

Menurut survei yang dilakukan harian Kompas di 10 kota besar di Indonesia (20/07/08), sebagian besar masyarakat menganggap kampanye dengan pengerahan massa tidak menarik (71,2%). Sebagian besar masyarakat juga menilai kampanye dengan melakukan konvoi atau pawai kendaraan tidak menarik (70,9%).

 

Menurut saya, kampanye dengan melakukan konvoi atau pawai kendaraan memang sudah tidak bisa lagi ditolerir. Alasannya jelas. Pertama, terbukti sebagian besar masyarakat menganggap kampanye dengan menggunakan konvoi atau pawai kendaraan tidak menarik. Dengan demikian, model kampanye tersebut jelas sudah tidak efektif lagi sebagai media penyampai pesan oleh partai politik.

 

Kedua, jumlah kendaraan bermotor saat ini sudah lebih banyak dibandingkan jumlah kendaraan bermotor lima tahun lalu. Dengan demikian, kampanye dengan menggunakan konvoi atau pawai kendaraan jelas akan menimbulkan kemacetan yang lebih besar lagi. Setiap kemacetan pasti akan menimbulkan kerugian, baik dari segi waktu maupun materi.

 

Ketiga, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini, kampanye dengan melakukan konvoi atau pawai kendaraan jelas bukanlah pilihan yang bijaksana. Keempat, gas buang dari kendaraan bermotor peserta konvoi tersebut juga tidak ramah lingkungan.

 

Berdasarkan alasan di atas, sudah jelas kampanye dengan konvoi atau pawai kendaraan seharusnya tidak lagi dilakukan. Tidak ada keuntungan yang nyata dari model kampanye tersebut. Oleh karena itu, tolak kampanye dengan konvoi kendaraan!

 

(foto: www.kutaikartanegara.com)

 

Awasi Pengumpulan Dana Kampanye Caleg!

KPK beraksi kembali! Dengan tertangkapnya Bulyan Rohan oleh KPK atas dugaan kasus suap terkait pembelian kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan RI, berarti semakin menambah panjang daftar anggota DPR RI yang dicokok KPK.

Apa yang menyebabkan beberapa anggota dewan yang terhormat itu begitu nekat melakukan perbuatan itu? Padahal sudah ada beberapa orang rekannya yang terjaring KPK karena kasus yang sama.

Emerson Juntho dari ICW menilai bahwa ’kenekatan’ itu terjadi karena semakin dekatnya Pemilu 2009. Beberapa anggota DPR yang terjaring KPK itu disinyalir sedang mengumpulkan dana untuk mendukung pencalonan mereka kembali sebagai anggota DPR untuk periode 2009 – 2014 (Kompas, 01/07/08).

Penilaian tersebut bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun juga para anggota DPR yang bermaksud menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk periode 2009 – 2004 pasti butuh dana besar untuk mendukung kampanye pencalonan mereka. Dengan strategisnya posisi anggota DPR/DPRD, para caleg bisa saja menawarkan ’kesepakatan’ dengan pengusaha atau pihak yang berkepentingan yang mau membantu mendanai kampanyenya.

Sialnya, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) tidak mengatur mengenai perolehan dan penggunaan dana kampanye dari masing-masing calon anggota DPR/DPRD. Karena dianggap dana kampanye para calon tersebut berasal dari partai politiknya masing-masing, maka UU Pemilu hanya mengatur mengenai dana kampanye yang diperoleh dan digunakan partai politik peserta pemilu. Padahal bisa saja caleg tersebut langsung menggunakan dana pribadi atau dana bantuan pihak lain yang diakuinya sebagai dana pribadi untuk membiayai kampanyenya.

Dalam UU Pemilu, calon anggota DPD saja diwajibkan untuk melaporkan perolehan dan penggunaan dana kampanyenya kepada KPU. Diatur juga mengenai batasan jumlah dana kampanye yang boleh diterima oleh calon anggota DPD dari perseorangan dan perusahaan. Kalau perolehan dan penggunaan dana kampanye dari calon anggota DPD saja diatur dalam UU Pemilu, lalu mengapa calon anggota DPR/DPRD tidak diatur?

Disinilah loop hole dari UU Pemilu kita. Para caleg dapat dengan bebas mencari sendiri dan menggunakan dana kampanye yang diperolehnya untuk membiayai kampanye mereka tanpa harus melapor ke KPU. Padahal hal ini rentan sekali dengan isu kolusi dan korupsi.

Oleh karena itu, menurut saya, KPK, KPU dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus mulai melakukan koordinasi dalam menyikapi semakin dekatnya Pemilu 2009 ini. Perolehan dana yang besar di rekening pribadi caleg atau rekening lain yang diduga berkaitan dengan caleg tersebut harus mulai dipantau. Apalagi kalau caleg tersebut adalah seorang pejabat negara.

Ke depan, revisi UU Pemilu harus memasukkan pasal yang mengatur mengenai kewajiban masing-masing calon anggota DPR/DPRD untuk melaporkan perolehan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU. Harus ditetapkan juga batasan jumlah dana kampanye yang boleh diterima. Dengan begitu, peluang adanya kolusi dan korupsi berkaitan dengan pengumpulan dana kampanye tersebut dapat diminimalisir.

Foto: http://www.waspada.co.id

Ironi Jalan Berlubang

Apa kesamaan jalan-jalan raya yang ada di seluruh pelosok tanah air? Pasti ada bagian yang berlubang! Mending kalau segera diperbaiki. Ada lubang di jalan yang bertahun-tahun bahkan dibiarkan begitu saja.

 

Seharusnya pemerintah daerah bisa segera menganggarkan dana untuk memperbaiki jalan-jalan berlubang didaerahnya. Tapi apa kemudian yang sering menjadi prioritas anggaran? Acara lepas sambut kepala daerah, acara lepas sambut kepala dinas dan hal-hal seremonial lain yang kadang menghabiskan dana yang lebih besar dibandingkan dana untuk memperbaiki jalan yang berlubang.

 

Coba kita hitung berapa milyar dana yang dihabiskan seorang calon kepala daerah untuk ”memoles” dirinya agar terlihat bagus dihadapan publik? Berapa besar dana yang dikeluarkannya untuk biaya spanduk, poster dan iklan di media cetak maupun elektronik agar dirinya terlihat baik, santun, simpatik, dermawan, baik hati, alim dan lain sebagainya? Adakah calon kepala daerah yang berpikir untuk melakukan kampanye simpatik yang lebih bermanfaat dengan memperbaiki jalan yang berlubang?

 

Jalan-jalan raya di daerah seringkali menjadi urat nadi perekonomian daerah tersebut. Apabila terdapat gangguan pada jalan tersebut, pasti akan mengganggu peri kehidupan masyarakat. Distribusi bahan makanan bisa terganggu, karyawan bisa terlambat ke kantor, pelajar bisa terlambat ke sekolah dan pegawai pemerintah bisa terlambat datang ke kantor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Pemerintah daerah seringkali menutup mata dan telinganya apabila masyarakat berkeluh kesah tentang jalan yang berlubang. Berbagai alasan biasanya dikemukakan. Dari mulai belum ada anggaran sampai menunggu anggaran tahun depan yang entah tahun depan yang mana.

 

Meski telah sering memakan korban, namun baru sekarang jalan berlubang mendapat perhatian yang begitu besar dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Hal ini karena seorang politisi senior Sophan Sopian meninggal dunia ketika Harley Davidson-nya yang dikendarainya terjatuh saat menghindari lubang di jalan perbatasan Sragen (Jawa Tengah) dengan Ngawi (Jawa Timur). Apakah memang harus menunggu sampai ada tokoh penting yang menjadi korban?          

(foto: http://hinamagazine.com)

  • Calendar

    • October 2018
      M T W T F S S
      « Jun    
      1234567
      891011121314
      15161718192021
      22232425262728
      293031  
  • Search