Tolak Kampanye dengan Konvoi Kendaraan!

Kampanye partai politik peserta pemilu telah dimulai beberapa waktu lalu. Berbagai bentuk kampanye pasti akan digelar oleh partai politik dalam menarik perhatian calon pemilih. Dari mulai pemasangan bendera partai, pemasangan spanduk, iklan di radio dan televisi, rapat akbar, sampai dengan konvoi atau pawai kendaraan.

 

Namun, partai politik perlu menyadari bahwa kampanye tersebut tidak selamanya bisa mengundang simpati. Apabila kampanye tersebut merusak keindahan kota, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau bahkan mengusik rasa aman publik, maka bukannya simpati yang diraih partai politik, mungkin malah rasa tidak suka dan antipati publik.

 

Menurut survei yang dilakukan harian Kompas di 10 kota besar di Indonesia (20/07/08), sebagian besar masyarakat menganggap kampanye dengan pengerahan massa tidak menarik (71,2%). Sebagian besar masyarakat juga menilai kampanye dengan melakukan konvoi atau pawai kendaraan tidak menarik (70,9%).

 

Menurut saya, kampanye dengan melakukan konvoi atau pawai kendaraan memang sudah tidak bisa lagi ditolerir. Alasannya jelas. Pertama, terbukti sebagian besar masyarakat menganggap kampanye dengan menggunakan konvoi atau pawai kendaraan tidak menarik. Dengan demikian, model kampanye tersebut jelas sudah tidak efektif lagi sebagai media penyampai pesan oleh partai politik.

 

Kedua, jumlah kendaraan bermotor saat ini sudah lebih banyak dibandingkan jumlah kendaraan bermotor lima tahun lalu. Dengan demikian, kampanye dengan menggunakan konvoi atau pawai kendaraan jelas akan menimbulkan kemacetan yang lebih besar lagi. Setiap kemacetan pasti akan menimbulkan kerugian, baik dari segi waktu maupun materi.

 

Ketiga, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini, kampanye dengan melakukan konvoi atau pawai kendaraan jelas bukanlah pilihan yang bijaksana. Keempat, gas buang dari kendaraan bermotor peserta konvoi tersebut juga tidak ramah lingkungan.

 

Berdasarkan alasan di atas, sudah jelas kampanye dengan konvoi atau pawai kendaraan seharusnya tidak lagi dilakukan. Tidak ada keuntungan yang nyata dari model kampanye tersebut. Oleh karena itu, tolak kampanye dengan konvoi kendaraan!

 

(foto: www.kutaikartanegara.com)

 

Advertisements

Organisasi Modern, Modal Dasar Kebangkitan Nasional

Hingar bingar peringatan 100 tahun kebangkitan nasional terdengar dimana-mana. Peristiwa berdirinya Boedi Oetomo (BO) disebut-sebut sebagai tonggak awal kebangkitan nasional. Bung Hatta sendiri menyebutnya sebagai ”kecambah semangat nasional”.

 

BO adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Soetomo dan kawan-kawan. Organisasi ini berdiri karena para pendirinya tersatukan dalam cita-cita ”dengan kepandaian dan kecerdasan, martabat bangsa akan terangkat sejajar dengan bangsa lain di dunia”. Mereka sadar bahwa untuk mewujudkan cita-cita itu tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun harus dalam suatu gerakan yang terorganisir.

 

Akira Nagazumi, dalam bukunya yang berjudul ”The Dawn of Indonesian Nationalism” (1972), mengatakan bahwa meski BO bukan organisasi yang memiliki pengikut massal, seperti Sarekat Islam misalnya, namun BO berhasil tumbuh sebagai organisasi yang terbebas dari prasangka keagamaan dan kebekuan tradisionalisme. Para anggotanya selalu terpacu untuk mengejar perkembangan intelektual, menolak kesetiaan membuta yang emosional dan tidak terjerumus pada sikap apatis terhadap hal-hal spiritual (Nagazumi, hal. 155-156).

 

Pendapat Nagazumi itu menunjukan bahwa BO adalah suatu organisasi modern. Model organisasi yang secara berani diusung oleh para pendirinya pada masa di mana faham kebangsaan Indonesia belum dikenal. Model organisasi yang tepat untuk memperjuangkan cita-cita besar para pendirinya dan layak dijadikan contoh untuk organisasi yang berdiri setelahnya.

 

Presiden SBY telah mencanangkan tahun 2008 sebagai Tahun Kebangkitan Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah organisasi-organisasi yang ada saat ini sudah menunjukkan dirinya sebagai organisasi modern?

 

Mari kita lihat partai-partai politik di Indonesia sebagai contoh organisasi yang ada saat ini. Meski partai politik sudah memiliki aturan main yang jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, namun karena kesetiaan dan penghormatan berlebihan kepada seorang tokoh kadang sabda sang tokoh dapat mengesampingkan aturan main organisasi itu.

 

Partai-partai politik yang seharusnya menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya, kadang malah menjadi makelar jabatan bagi orang yang butuh dukungan untuk menjadi pejabat negara. Partai-partai politik yang tidak berazaskan agama (sekuler) kadang begitu rikuh atau enggan mengambil sikap mengenai masalah yang berkaitan dengan kehidupan beragama, padahal dampak dari masalah itu menyangkut kepentingan nasional.  

 

Itu baru menyoroti tentang partai politik saja. Belum bentuk-bentuk organisasi yang lain. Masih ada organisasi kedaerahan yang getol memperjuangkan kepentingan daerahnya tanpa mempedulikan dampaknya terhadap daerah lain. Masih ada organisasi profesi yang getol memperjuangkan kepentingan profesinya tanpa mempedulikan kualitas pelayanan profesinya kepada masyarakat. Kalau kenyataannya demikian, apakah Indonesia sudah siap untuk bangkit?

 

(foto suasana kongres Boedi Oetomo diambil dari www.blikopdewereld.nl)

  • Calendar

    • September 2018
      M T W T F S S
      « Jun    
       12
      3456789
      10111213141516
      17181920212223
      24252627282930
  • Search