Menyoal Jual Beli Suara Dalam Pemilu

 

Hati-hati bercanda soal pemilu. Itu pesan dari sebuah artikel yang saya baca di harian Kompas. Ceritanya, ada seorang warga negara AS yang menawarkan suaranya untuk pemilihan presiden di AS lewat situs lelang eBay. Dia meminta minimal USD 10 (sekitar Rp 92.000,-) sebagai ganti suaranya bagi kandidat presiden AS yang berminat (Kompas, 05/07/08).

 

Menurut orang itu, perbuatannya hanyalah lelucon belaka. Sayangnya, pengadilan tidak melihat itu sebagai lelucon. Akibatnya, orang itu didakwa dengan penyuapan dan pengumpulan dana dibawah undang-undang negara bagian tahun 1893, yang menjadikan pembelian atau penjualan suara sebuah tindak kriminalitas. Atas perbuatannya tersebut, ia terancam hukuman penjara atau denda hingga USD 10.000 (sekitar Rp 92 juta).

 

Bagaimana dengan Indonesia? UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) mengatur banyak larangan terhadap perbuatan atau tindakan terkait dengan pemilu dari partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR/DPRD, calon anggota DPD, KPU, pengawas pemilu, pejabat negara, dan bahkan lembaga survey independen.

 

Celah UU Pemilu

 

Dalam UU Pemilu diatur mengenai sanksi bagi pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Ada juga sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

 

Intinya, sanksi dijatuhkan bagi pihak yang membeli suara dalam pemilu. Bagaimana dengan pihak yang menjual suaranya? UU Pemilu kita tidak mengaturnya dengan tegas.

 

Saya bisa membayangkan hal yang mungkin terjadi dengan tidak adanya pengaturan dalam UU Pemilu mengenai sanksi untuk orang yang menjual suaranya. Bisa saja penduduk satu desa menawarkan suaranya kepada partai peserta pemilu tertentu dengan imbalan adanya sumbangan dengan jumlah tertentu untuk pembangunan desa tersebut. Akhirnya, pemilu bukan untuk memilih figur wakil rakyat yang berkualitas, namun sebagai ajang pencarian sumbangan.

 

Menutup Loophole

 

Namun begitu, KPU, Badan Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum harus kreatif dalam menutup loophole pada UU Pemilu tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang memberi kesempatan, sarana, keterangan atau sengaja menganjurkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Meski UU Pemilu tidak mengatur sanksi bagi pihak yang menjual suaranya, namun ketentuan dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjeratnya. Pihak yang menjual suaranya tersebut dapat dianggap menganjurkan pihak lain untuk membeli suaranya. Dengan demikian, baik pihak yang membeli dan pihak yang menjual suaranya dapat dikenakan sanksi pidana.

(foto: http://www.suaramerdeka.com)

 

 

Advertisements

Apakah SKB Merupakan Solusinya?

Sikap pemerintah yang tidak jelas selama ini terhadap Ahmadiyah akhirnya terjawab sudah. Senin, 9 Juni 2008 lalu, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Isi SKB tersebut pada pokoknya tidak memerintahkan pembubaran JAI, namun memberikan peringatan kepada penganut, anggota atau pengurus JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Apabila penganut, anggota atau pengurus JAI tidak mengindahkan peringatan tersebut, mereka dapat dikenakan tuduhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SKB juga memperingatkan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan/atau pengurus JAI. Untuk itu, SKB memerintahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB itu.

Ada satu hal yang mengganggu dari SKB tersebut. Kata-kata ”sepanjang mengaku beragama Islam” sepertinya kurang tepat dicantumkan pada SKB tersebut. Kalau mereka mengaku bukan beragama Islam, tapi memiliki ciri-ciri peribadatan seperti agama Islam, apakah berarti mereka dapat melakukan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam?

Terlepas dari kekurangan tersebut, saya cukup menghargai sikap yang diambil pemerintah tersebut. Ketimbang tidak ada sikap sama sekali. Ketimbang membiarkan opini yang berkembang tentang JAI semakin blunder.

SKB tidak akan berguna tanpa tindakan yang jelas dan tegas pemerintah untuk mengimplementasikannya. Pemerintah harus tegas dalam mengambil tindakan terhadap penganut, anggota atau pengurus JAI yang terbukti melakukan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak terbukti melakukan hal itu, pemerintah harus konsisten untuk tetap membiarkan JAI hidup dan berkembang di Indonesia.

Pemerintah juga harus tegas dalam menindak masyarakat dari kelompok manapun yang melakukan tindakan melawan hukum atau main hakim sendiri terhadap JAI. Salah satu tugas pemerintah adalah melindungi warga negaranya. Kalau pemerintah dan aparatnya tidak mampu memberikan rasa aman kepada warga negaranya, silakan meletakkan jabatan saja. Tidak ada gunanya memiliki pemerintah yang tidak punya sikap dan tindakan yang jelas dan tegas dalam melindungi warga negaranya.


Harga Barang Naik, Harga Diri Turun?

Seperti telah diduga sebelumnya, ketika harga BBM jadi dinaikkan oleh pemerintah, langsung saja harga-harga barang turut merangkak naik. Menyikapi hal ini, setiap orang, dari kalangan bawah, menengah atau atas, pasti berusaha keras untuk ’mengakali’ keadaan ini.

 

Masyarakat kalangan bawah akan mencari cara agar kebutuhan pokoknya tetap terpenuhi. Belanja kebutuhan makan sehari-hari, bayar cicilan rumah atau biaya sekolah anak akan menjadi fokus perhatiannya. Sedangkan masyarakat kalangan menengah dan atas cenderung mencari cara agar gaya hidup mereka dapat terus dipertahankan.

    

Sangat wajar kalau setiap orang kemudian akan mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Masalah akan muncul kalau untuk mendapatkan penghasilan tambahan itu sampai harus menghalalkan segala cara. Tidak saja martabat dan harga dirinya yang tergadaikan, tapi mungkin juga akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

 

Kalau sudah begini, lelucon yang sering saya dengar menjadi relevan. Menurut anda, kalau harga-harga barang sekarang bisa naik, lalu apa yang bisa turun? Dengan sinis biasanya orang menjawab: harga diri!

 

Namun, meski dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, mudah-mudahan saja tidak ada orang Indonesia yang mau menggadaikan martabat dan harga dirinya demi memenuhi kebutuhan hidup atau gaya hidupnya. Apalagi kalau sampai merugikan saudara sebangsa dan setanah airnya sendiri.

  

Mudah-mudahan saja tidak ada dokter yang semakin rajin meresepkan obat yang sebenarnya tidak diperlukan pasiennya agar mendapatkan komisi dari perusahaan pembuat obat tersebut. Mudah-mudahan saja tidak ada advokat yang nekat menyuap hakim, dan tidak ada hakim yang nekat mau disuap, agar suatu perkara dapat dimenangkan. Mudah-mudahan saja tidak ada pengusaha yang nekat menyuap pejabat, dan tidak ada pejabat yang nekat mau disuap, agar pengusaha tersebut dapat menang tender proyek tertentu. 

 

Mudah-mudahan saja tidak ada pegawai pemerintah yang mempersulit dikeluarkannya ijin agar pemohon ijin mau memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan ijin tersebut. Mudah-mudahan saja tidak ada tukang bakso yang mengawetkan baksonya dengan pengawet mayat agar baksonya yang tidak laku dapat awet dalam waktu lama. Mudah-mudahan saja tidak ada artis yang mau disuruh melakukan adegan asusila agar bisa tetap eksis di dunia entertainment.      

 

Mudah-mudahan saja saya tidak sedang bermimpi.

Ironi Jalan Berlubang

Apa kesamaan jalan-jalan raya yang ada di seluruh pelosok tanah air? Pasti ada bagian yang berlubang! Mending kalau segera diperbaiki. Ada lubang di jalan yang bertahun-tahun bahkan dibiarkan begitu saja.

 

Seharusnya pemerintah daerah bisa segera menganggarkan dana untuk memperbaiki jalan-jalan berlubang didaerahnya. Tapi apa kemudian yang sering menjadi prioritas anggaran? Acara lepas sambut kepala daerah, acara lepas sambut kepala dinas dan hal-hal seremonial lain yang kadang menghabiskan dana yang lebih besar dibandingkan dana untuk memperbaiki jalan yang berlubang.

 

Coba kita hitung berapa milyar dana yang dihabiskan seorang calon kepala daerah untuk ”memoles” dirinya agar terlihat bagus dihadapan publik? Berapa besar dana yang dikeluarkannya untuk biaya spanduk, poster dan iklan di media cetak maupun elektronik agar dirinya terlihat baik, santun, simpatik, dermawan, baik hati, alim dan lain sebagainya? Adakah calon kepala daerah yang berpikir untuk melakukan kampanye simpatik yang lebih bermanfaat dengan memperbaiki jalan yang berlubang?

 

Jalan-jalan raya di daerah seringkali menjadi urat nadi perekonomian daerah tersebut. Apabila terdapat gangguan pada jalan tersebut, pasti akan mengganggu peri kehidupan masyarakat. Distribusi bahan makanan bisa terganggu, karyawan bisa terlambat ke kantor, pelajar bisa terlambat ke sekolah dan pegawai pemerintah bisa terlambat datang ke kantor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Pemerintah daerah seringkali menutup mata dan telinganya apabila masyarakat berkeluh kesah tentang jalan yang berlubang. Berbagai alasan biasanya dikemukakan. Dari mulai belum ada anggaran sampai menunggu anggaran tahun depan yang entah tahun depan yang mana.

 

Meski telah sering memakan korban, namun baru sekarang jalan berlubang mendapat perhatian yang begitu besar dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Hal ini karena seorang politisi senior Sophan Sopian meninggal dunia ketika Harley Davidson-nya yang dikendarainya terjatuh saat menghindari lubang di jalan perbatasan Sragen (Jawa Tengah) dengan Ngawi (Jawa Timur). Apakah memang harus menunggu sampai ada tokoh penting yang menjadi korban?          

(foto: http://hinamagazine.com)

  • Calendar

    • December 2018
      M T W T F S S
      « Jun    
       12
      3456789
      10111213141516
      17181920212223
      24252627282930
      31  
  • Search