Facebook Saya Di-banned!

facebook

Ceritanya, pada tanggal 8 Pebruari 2009 lalu,  Indonesian Society for Civilized Election (ISCEL), sebuah NGO yang saya dan kawan-kawan dirikan, melakukan konferensi pers untuk mengumumkan hasil penelitiannya terhadap kelengkapan informasi yang tercantum dalam situs-situs resmi 38 partai politik tingkat nasional. Acara itu dihadiri cukup banyak wartawan dari berbagai media massa. Pada buku tamu tercatat ada 16 media massa yang hadir, dimana 3 diantaranya adalah dari Indosiar, SCTV dan TV One.

Pada tanggal 9 Pebruari 2009, beberapa media massa telah menurunkan liputannya, yaitu antara lain Republika, Detikcom, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Inilah TV, Kompas TV, dan bahkan Jakarta Post sampai tiga hari memuat hasil penelitian ISCEL tersebut, yaitu pada tanggal 9, 10 dan 12 Pebruari 2009.

Pada tanggal 20 Pebruari 2009, saya meng-upload video yang berisi hasil liputan konferensi pers oleh Kompas TV di Youtube. Kemudian, link video tersebut saya share ke beberapa grup yang saya ikuti di Facebook. Tiba-tiba, saya mendapat peringatan dari administrator facebook bahwa saya telah melanggar Term of Use. Akibatnya, account Facebook saya tidak bisa diakses lagi, termasuk page ISCEL yang khusus saya buat.

Apabila saya perhatikan isi dari Term of Use tersebut, satu-satunya “pelanggaran” yang mungkin saya buat adalah karena saya meng-upload video hasil liputan Kompas TV dan Inilah TV yang bukan hasil karya saya sendiri di Facebook. Saya dapat memahami hal itu karena mungkin Facebook tidak ingin ada masalah pelanggaran hak cipta.

Namun, apabila memperhatikan ketentuan pada situs Kompas TV dan Inilah TV, sampai hari ini tidak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk meng-upload video yang ditayangkan pada dua situs itu pada situs pihak lain. Dua video itu juga mengandung nilai berita yang telah terpublikasikan secara luas. Oleh karena pada dua video tersebut tetap ada logo dari Kompas TV dan Inilah TV sehingga menerangkan sumbernya, dan saya tidak mengambil keuntungan komersil dari upload dua video tersebut di Facebook, maka saya merasa tidak ada pihak yang dirugikan dari tindakan saya meng-upload dua video tersebut. Tindakan saya itu seharusnya dapat dikategorikan sebagai Fair Use dalam sistem hukum Amerika Serikat, tempat dimana Facebook bermarkas.

Beberapa grup yang saya share link video tersebut sudah sangat selektif sekali. Hanya yang kira-kira relevan dengan informasi dalam video itu saja yang saya share. Hal itu juga saya lakukan karena telah ada link beberapa caleg yang mempromosikan diri pada beberapa grup tersebut. Logika saya, kalau link kampanye caleg saja boleh, mengapa link video liputan konferensi pers ISCEL tidak boleh.

Beberapa orang kawan mengatakan bahwa tindakan administrator Facebook tersebut bisa jadi karena ada laporan dari pihak-pihak yang tidak menyukai aktivitas saya di Facebook. Hal ini bisa saya mengerti mengingat account Facebook saya memang banyak memuat informasi yang berkaitan dengan perjuangan ISCEL dalam mempromosikan Pemilu yang Beradab. Mungkin saja hal itu membuat “gerah” beberapa pihak.

Berkenaan dengan hal di atas, saya telah mengajukan keberatan melalui e-mail kepada administrator Facebook. Dalam balasannya, mereka menyuruh saya menunggu pemberitahuan selanjutnya.

Pada dasarnya, tidak masalah bagi saya untuk membuat account baru di Facebook atau mungkin tidak membuat sama sekali. Yang saya sayangkan adalah tidak dapat lagi di akses informasi yang bermanfaat pada account Facebook itu dan page ISCEL dalam rangka mempromosikan Pemilu yang Beradab. Semua file informasi tersebut yang pernah tersimpan di laptop saya juga telah hilang karena virus beberapa waktu lalu.

Saat ini, saya cuma bisa berharap semoga Tuhan memberikan jalan terbaik agar perjuangan ISCEL untuk mempromosikan Pemilu yang Beradab dapat terus berlanjut.

(Facebook logo and trademark are owned by Facebook Team)

Advertisements

Menyoroti Politik Keluarga

Beberapa hari belakangan ini berbagai media massa begitu gencar menyoroti masuknya nama-nama anggota keluarga dari petinggi partai politik atau pejabat, baik di pusat atau di daerah, dalam daftar calon anggota legislatif. Hal ini mengundang komentar dari para pengamat yang menyebutnya sebagai politik keluarga.

 

Setidak-tidaknya ada empat alasan yang mengemuka mengenai alasan terjadinya politik keluarga ini, yaitu, pertama, proses rekrutmen partai politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, sikap sebagian besar masyarakat yang apatis terhadap partai politik, sehingga partai politik hanya bisa merekrut orang-orang di ”lingkaran dalam” partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif.

 

Ketiga, partai politik lebih percaya pada anggota keluarga dari ”lingkaran dalam” dibandingkan orang lain yang belum dikenal. Keempat, sebagai upaya mengamankan posisi petinggi partai politik atau pejabat yang bersangkutan di segala lini.

 

Komentar-komentar tersebut akhirnya mendapat reaksi. Megawati Soekarnoputri mengatakan kepada media bahwa anaknya, Puan Maharani, yang masuk daftar calon anggota DPR melalui daerah pemilihan Jawa Tengah V, telah aktif berkiprah sejak lama di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga, menurutnya, wajar saja apabila Puan Maharani masuk dalam daftar calon anggota legislatif.

 

Reaksi berbeda datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau memerintahkan pengurus Partai Demokrat untuk mencoret nama anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dari nomor urut satu pada daftar calon anggota DPR di daerah pemilihan Jawa Timur VII (Jatim VII). Akhirnya, Ibas ditempatkan pada nomor urut tiga di daerah pemilihan Jatim VII.    

 

Lihat Track Record-nya!

 

Terus terang, saya tidak tertarik untuk ikut-ikutan menjadi ”hakim” dalam masalah politik keluarga ini. Prinsip saya, siapapun memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tidak boleh ada halangan bagi keluarga presiden, keluarga gubernur, keluarga tukang sayur atau keluarga tukang becak untuk maju memperebutkan jabatan publik seperti kepala negara, kepala daerah atau anggota legislatif.

 

Namun, masyarakat juga punya hak untuk memilih seseorang yang benar-benar berkualitas untuk memegang jabatan publik. Selain tidak pernah tersangkut dalam perkara tindak kejahatan, orang itu juga harus memiliki rekam jejak (track record) yang jelas. Orang itu harus memiliki pengalaman organisasi yang memadai, serta aktivitas sosial yang relevan dengan jabatan publik yang diincarnya.

 

Merupakan nilai tambah apabila orang itu aktif menyampaikan pendapatnya dalam bentuk lisan atau tulisan terhadap masalah-masalah sosial yang sedang berkembang.  Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dan menilai ”isi otak” dari orang tersebut.

 

Masalahnya, saat ini partai politik tidak punya itikad baik untuk mengumumkan secara terbuka informasi lengkap mengenai calon anggota legislatif yang diusungnya. Jangan salahkan masyarakat apabila timbul kecurigaan terhadap calon anggota legislatif dari anggota keluarga petinggi partai atau pejabat tersebut. Masyarakat tidak pernah diberikan informasi yang memadai tentang track record dari calon anggota legislatif tersebut.

Apabila partai politik memang benar-benar mengajukan calon anggota legislatif yang berkualitas dan tidak mau terus menerus dicurigai masyarakat, maka segera umumkan secara terbuka informasi lengkap mengenai calon anggota legislatif yang diusungnya tersebut. Informasi tersebut minimal harus memuat nama, foto terbaru, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan pengalaman organisasi serta aktivitas sosial yang relevan lainnya. Dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat memberikan penilaian yang lebih fair terhadap para calon anggota legislatif yang diusung partai politik tersebut.

 

(foto: www.dpr.go.id)

Mengapa Sipil Merasa Inferior Terhadap Militer?

Pagi ini saya membaca sebuah artikel di Kompas berjudul “Sipil Masih Merasa Inferior terhadap Militer”. Artikel ini sebenarnya membahas tentang peluncuran hasil survey dari sebuah NGO tentang peluang tokoh berlatar belakang militer dalam kancah politik indonesia. Pengamat politik J. Kristiadi dalam acara tersebut mengakui bahwa sistem pengkaderan dan pencetakan pemimpin dalam militer saat ini memang lebih baik dibandingkan yang dilakukan kelompok sipil.

Menurut saya, baik rekan-rekan yang berlatar belakang sipil atau militer, sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan kepemimpinan dan mempraktekan ilmu kepemimpinan dalam bidang kerjanya masing-masing. Namun, kesempatan yang diperoleh oleh rekan-rekan di militer lebih terprogram dan terarah dibandingkan rekan-rekan di sipil.

Rekan-rekan di militer memiliki kesempatan untuk sekolah/kursus lanjutan yang diselenggarakan secara terprogram, sedang rekan-rekan di sipil kesempatannya bervariasi tergantung institusi tempatnya bernaung. Kalau institusinya mempunyai perhatian terhadap pengembangan SDM, maka rekan-rekan di sipil bisa memperoleh kesempatan yang baik. Menjadi masalah kalau institusi tempatnya bernaung tidak ada program pengembangan SDM-nya. Meski bisa mencari pengembangan di luar, namun akhirnya sifatnya menjadi sporadis dan tidak terprogram.


Wawasan yang dikembangkan di militer juga memberi nilai tambah bagi rekan-rekan di militer. Karena dalam setiap kegiatannya, selalu ditanamkan bahwa kepentingan nasional di atas segalanya. Sedang rekan-rekan di sipil kadang tidak mampu menjelaskan kepentingannya. Kalaupun mampu menjelaskan kepentingannya, publik dapat dengan mudah curiga apabila latarbelakang aktivitasnya dianggap bertentangan dengan kepentingannya itu. Hal ini membuat publik dapat lebih mudah men-”cap” tokoh militer sebagai seorang nasionalis ketimbang terhadap tokoh sipil. Seorang nasionalis dianggap dapat berdiri di atas kepentingan semua golongan.

Dalam bekerja, rekan-rekan di militer selalu bersentuhan dengan kepentingan umum. Sehingga ketika menjadi pejabat negara, bagi mereka itu hanya penugasan baru saja. Nothing special. Sama-sama melayani kepentingan umum.

Sedang rekan-rekan di sipil tidak semua bidang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan kepentingan umum. Bekerja kadang hanya untuk mengejar materi semata. Menjadi masalah ketika tokoh sipil yang dalam kesehariannya tidak pernah bersentuhan dengan kepentingan umum itu berniat menjadi anggota legislatif atau kepala daerah. Akibatnya, konsultan politiknya sibuk memberi “bedak” tebal-tebal agar terlihat menarik didepan publik, memberi “gincu” tebal-tebal agar kata-kata yang terucap dari bibirnya terdengar manis, dan memberi “parfum” sebanyak-banyaknya agar tercium wangi segala perbuatannya. Apa yang bisa diharapkan dari “pemimpin produk salon” seperti ini?

Sipil yang merasa inferior terhadap militer adalah sipil yang alpa dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke wilayah publik. Bagi rekan-rekan di sipil yang berniat masuk ke wilayah publik, jangan lupa untuk terus mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan atau pendidikan yang relevan. Tidak lupa juga untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan memiliki dua efek, yaitu menumbuhkan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat dan meraih kepercayaan (trust) masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kalau sudah begitu, tidak perlu lagi ada perasaan inferior sipil terhadap militer.

(foto: http://www.gerbang.jabar.go.id)

Artis mau terjun ke politik? Liat Arnold, tuh!

Kemarin malam saya menonton acara dialog di televisi yang menampilkan seorang pengamat politik muda. Ketika ditanya pendapatnya mengenai banyaknya artis yang mendaftar menjadi calon anggota legislastif (caleg), ia menjawab dengan tegas bahwa itu telah merendahkan wibawa politik.

Ketika dikejar pertanyaan apakah berarti artis tidak boleh mencalonkan diri sebagai caleg, ia segera mengkoreksi pernyataannya bahwa artis yang mau maju harus punya kemampuan. Ia mencontohkan Arnold Schwarzenegger dapat terpilih menjadi Gubernur California bukan sekedar mengandalkan keartisannya, tapi Arnold mampu menunjukkan kemampuan berdasarkan pengalaman di berbagai aktifitas sosial politik yang dijalaninya.

Sebagai informasi, sebelum menjadi Gubernur California, Arnold aktif di Partai Republik, berurusan dengan olahraga dan mendirikan yayasan yang mendukung aktivitas ekstrakurikuler anak sekolah. Selama 30 tahun terakhir, Arnold mencurahkan hidupnya untuk anak-anak, kalangan tak beruntung, para pendidik, dan banyak kalangan lainnya. Ia juga aktif menggalang dana untuk Partai Republik. Selain itu, Arnold sering terlibat dalam perdebatan isu-isu politik seperti masalah aborsi, hak kaum gay, lingkungan dan impeachment.

Jadi, artis yang mau terjun ke dunia politik harusnya bukan sembarang artis (atau artis sembarangan?). Sang artis harus telah menunjukkan bahwa dirinya punya cukup pengalaman dalam beraktifitas, kemampuan dasar dan kepekaan sosial yang tinggi. Kalau sang artis hanya mengandalkan keartisannya saja, maka anggapan orang bahwa dunia politik itu sekedar panggung sandiwara akan tetap lestari.

Maap-maap aja, ya, Mpok, Bang!

(foto: http://www.indonesiaselebriti.com)

Apakah DPR itu Lembaga Coba-Coba?

Saya sangat prihatin melihat fenomena pencalonan anggota legislatif saat ini. Beberapa partai politik dengan bangga mengumumkan pencalonan artis sebagai bakal calon anggota legislatifnya. Beberapa partai politik juga mengumumkan pencalonan orang-orang muda dengan usia yang tidak jauh dari usia minimal untuk dicalonkan sebagai bakal calon anggota legislatifnya, yaitu 21 tahun.

Sebenarnya, saya tidak mau menuduh bahwa pencalonan artis tersebut adalah untuk memanfaatkan popularitasnya dalam mendongkrak perolehan suara partai saja. Saya juga tidak mau menuduh bahwa pencalonan orang-orang muda itu sebenarnya karena mereka memiliki hubungan dekat atau hubungan keluarga dengan petinggi-petinggi partai saja. Sama sekali tidak.

Yang memprihatinkan saya adalah tanggapan dari beberapa partai dalam menjawab keraguan berbagai pihak mengenai kualitas calegnya yang berasal dari kalangan artis atau orang-orang muda itu. Menurut partai-partai itu, artis dan orang-orang muda itu harus diberi kesempatan untuk belajar apabila mereka terpilih sebagai anggota legislatif nanti. Mungkin saja setelah proses belajar selama 1 – 2 tahun menjadi anggota DPR, mereka bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Menurut saya, proses belajar baru bisa berjalan dengan baik apabila seseorang telah memiliki kemampuan dasar yang cukup dari proses belajar sebelumnya. Seorang siswa SMA akan dapat belajar dengan baik apabila ia memiliki kemampuan dasar yang memadai dari proses belajar di tingkat SMP. Seorang pematung akan dapat menjadi pematung yang baik apabila dia telah memiliki kemampuan dasar untuk mengenali kualitas batu atau kayu yang akan menjadi bahan dasar patungnya. Begitulah seharusnya yang berlaku pada setiap tingkatan proses belajar.

Fungsi utama DPR adalah membuat undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut, seorang anggota DPR setidak-tidaknya harus telah memiliki kemampuan dasar menulis dan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide-idenya, kemampuan bernegosiasi dalam mencapai keinginannya, serta kemampuan untuk membuat anggaran dalam menjalankan suatu kegiatan atau organisasi.

Kemampuan dasar tersebut hanya dapat diperoleh ketika anggota DPR itu terlibat dalam suatu organisasi atau kepengurusan kegiatan yang serius. Jadi bukan sekedar kegiatan arisan atau kumpul-kumpul temu kangen saja. Sekarang lihat saja, berapa banyak artis dan orang-orang muda itu yang pernah bergabung dalam suatu organisasi atau kegiatan yang serius. Kalau memang pernah bergabung, apakah mereka yang memegang kendali organisasi/kegiatan atau sekedar penggembira saja?

Seorang anggota DPR juga harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Lihat saja, berapa banyak artis dan orang-orang muda itu yang pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Kalaupun tidak pernah terlibat atau tidak pernah terdengar mereka terjun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, apakah mereka pernah berinisiatif untuk menyuarakan keprihatinan mereka secara lisan atau tulisan mengenai kondisi sosial masyarakat saat ini?

Tidak akan mungkin proses belajar di DPR dapat berjalan dengan baik kalau seorang caleg tidak memiliki kemampuan dasar dan kepekaan sosial tersebut. Tanpa itu, seorang anggota DPR hanya akan menjadi salah satu penghias kemewahan Gedung DPR saja. Keberadaannya hanya dibutuhkan ketika akan dilakukan voting. Setelah voting usai, orang-orang tidak akan peduli apakah mereka ada atau tiada. Menyedihkan sekali, bukan?

Apakah kita rela penghasilan hampir 1 milyar setahun diberikan kepada anggota DPR yang statusnya masih coba-coba belajar jadi anggota DPR? Apakah kita rela apabila pajak dari penghasilan buruh, guru, karyawan dan pedagang diberikan sebagai penghasilan bagi anggota DPR yang statusnya masih coba-coba belajar jadi anggota DPR?

Masyarakat harus tegas mengatakan tidak pada partai yang sembarangan mengajukan calegnya. Dorong partai untuk secara terbuka mengumumkan profil lengkap calegnya. Pastikan suara kita diberikan pada caleg yang benar-benar berkualitas.

Sekali lagi. Tolak caleg coba-coba!

(foto: albertuschw.wordpress.com)

Mengapa KPU Tidak Mengajukan Banding?

Saya mulai kuatir dengan penyelenggaraan Pemilu 2009. Tanpa perlawanan berarti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 104G/2008/PTUNJKT pada tanggal 13 Agustus 2008 yang memerintahkan KPU menetapkan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Merdeka (PM) dan Partai Buruh (PB), sebagai partai politik peserta pemilu 2009 (Kompas, 18/08/08).

 

Sabtu, 16 Agustus 2008, KPU menetapkan nomor urut 4 partai susulan tersebut, yaitu nomor urut 41 – 44, berturut-turut untuk PM, PPNUI, PSI dan PB. Penyusunan nomor urut tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyusunan nomor urut partai politik peserta pemilu yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU, yaitu nomor urut partai politik nasional 1 – 34 dan nomor urut 35 – 40 untuk partai politik lokal Aceh.

 

Menjadi Preseden Buruk     

 

Terus terang, keputusan KPU untuk langsung melaksanakan keputusan PTUN itu, tanpa terlebih dahulu meminta pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu, sangat saya sesali. Sedikitnya ada tiga alasan sikap saya tersebut, yaitu, pertama¸ sikap mengalah KPU tersebut dapat dianggap sebagai sikap lemah KPU dalam menghadapi pihak-pihak yang tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh KPU.

 

Kedua, sikap mengalah KPU dapat dianggap sebagai bukti bahwa KPU mengakui ketidakberesannya dalam menyelenggarakan pemilu. Ketiga, sikap mengalah KPU dapat dianggap sebagai bukti bahwa KPU tidak siap untuk mempertahankan keputusannya sendiri.   

 

Ini jelas dapat menjadi preseden buruk. Ingat, masih ada beberapa keputusan KPU untuk tahapan pemilu berikutnya yang membuka kemungkinan untuk digugat oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas. Bayangkan, betapa kacaunya penyelenggaraan pemilu 2009 apabila setiap keputusan KPU nantinya digugat di PTUN tanpa adanya perlawanan yang berarti dari KPU.

 

Memang, pemeriksaan banding membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun, dengan adanya fakta aktual tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2009 yang sedemikian ketat, KPU dapat meminta kepada Mahkamah Agung (MA) agar dibuat peraturan yang membuat proses pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding ataupun tingkat kasasi atas perkara yang menyangkut keputusan KPU dapat diprioritaskan dan dipercepat.

 

Menurut Undang-Undang tentang MA, MA berwenang membuat Peraturan MA (Perma) sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Dengan demikian, atas permintaan KPU, seharusnya MA mau membuat Perma yang memprioritaskan dan mempercepat proses pemeriksaan perkara yang menyangkut keputusan KPU, sehingga seluruh proses pemeriksaan tersebut tidak terlalu mengganggu jadwal penyelenggaraan Pemilu 2009.

 

Menutup Celah

 

Untuk menghindari kejadian ini terulang kembali pada pemilu mendatang, seharusnya dalam UU Pemilu ditegaskan apakah terhadap keputusan KPU itu dapat diajukan upaya hukum atau sudah bersifat final. Bandingkan dengan ketentuan dalam UU Paten yang mengatur tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah. Apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan. Menurut UU Paten, keputusan pemerintah untuk melaksanakan paten tersebut bersifat final.

Apabila memang UU Pemilu memberikan peluang dilakukannya upaya hukum terhadap keputusan KPU, maka harus ditentukan mekanisme upaya hukum yang mampu mengakomodir ketatnya jadwal penyelenggaraan pemilu. Bisa ditiru mekanisme yang diatur dalam undang-undang tentang kepailitan. Upaya hukum yang disediakan adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga, yang apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga dapat langsung mengajukan kasasi di MA. Waktu pemeriksaannya pun telah ditentukan dengan pasti. Dengan demikian, proses pemeriksaan menjadi lebih singkat dan terukur.

Partai Mana yang Peduli Lingkungan Hidup?

Saat ini semua partai politik peserta pemilu 2009 sedang giat-giatnya melakukan kampanye. Berbagai model kampanye dilancarkan. Dari mulai pemasangan bendera partai, penempelan selebaran/pamflet, pemasangan spanduk, iklan di radio dan televisi, rapat akbar, sampai dengan konvoi atau pawai kendaraan.

Sebenarnya sah-sah saja suatu partai menggunakan berbagai media dalam melakukan kampanye. Memang merupakan keharusan bagi partai untuk memperkenalkan siapa dirinya dan apa program yang diusungnya kepada publik. Namun, apabila partai tersebut mengklaim dirinya peduli dengan isu lingkungan hidup, maka masyarakat dapat menilai apakah partai tersebut benar-benar peduli pada lingkungan hidup dari caranya berkampanye.

Setidak-tidaknya ada empat hal yang dapat diperhatikan dalam melakukan penilaian tersebut yaitu pertama, apakah partai tersebut banyak menggunakan materi berbahan dasar kertas atau plastik dalam kampanyenya? Semakin banyak materi berbahan dasar kertas atau plastik yang digunakan partai tersebut berarti kepedulian partai tersebut kepada isu lingkungan hidup semakin rendah.

Kedua, apakah partai tersebut melakukan konvoi atau pawai kendaraan bermotor? Semakin sering konvoi kendaraan tersebut dilakukan berarti kepedulian partai tersebut kepada isu lingkungan hidup semakin rendah.

Ketiga, apakah partai tersebut menggunakan kayu atau bambu sebagai penunjang kampanyenya? Semakin banyak kayu atau bambu yang digunakan berarti semakin rendah kepedulian partai tersebut kepada isu lingkungan hidup.

Keempat, apakah partai tersebut merusak atau mengotori lingkungan dalam menempatkan materi kampanyenya? Semakin besar kerusakan lingkungan akibat penempatan materi kampanye suatu partai berarti semakin rendah kepedulian partai tersebut kepada isu lingkungan hidup.

Jika ditemukan cara berkampanye suatu partai yang menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap isu lingkungan hidup, kemudian pengurus partai berdalih bahwa itu hanyalah penyimpangan dalam pelaksanaan kampanye yang di luar tanggung jawab partai, jelas hal itu adalah dalih yang mengada-ada. Penyimpangan bisa dihindari apabila ada instruksi yang tegas dari partai tersebut. Pelaksana kampanye partai di lapangan adalah tanggung jawab partai. Penyimpangan pelaksanaan kampanye seharusnya dapat segera dikoreksi oleh partai. Kalau partai itu tidak dapat mengurus masalah internalnya, bagaimana partai itu dapat diberi tanggung jawab mengurus negara?

Menurut saya, dengan berkembangnya isu pemanasan global saat ini, partai politik manapun harus menunjukkan kepeduliannya terhadap isu lingkungan hidup. Partai politik harus mampu secara cerdas memilih model kampanye yang efektif tanpa mengganggu lingkungan hidup. Sudah sepatutnya pula masyarakat menempatkan isu kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan utama dalam menentukan partai politik mana yang akan dipilihnya pada pemilu 2009 nanti.

(foto: taufik79.files.wordpress.com)

  • Calendar

    • October 2017
      M T W T F S S
      « Jun    
       1
      2345678
      9101112131415
      16171819202122
      23242526272829
      3031  
  • Search